Edhy Prabowo Segera Disidang Terkait Kasus Suap Ekspor Benur

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Rabu, 24 Mar 2021 15:28 WIB
Eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali diperiksa KPK. Ia diperiksa terkait kasus korupsi eskpor benih lobster yang menjerat dirinya.
Edhy Prabowo (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, segera disidang terkait kasus dugaan suap ekspor benih bening lobster atau benur. Edhy mengatakan penyidik telah menyerahkan berkas perkaranya ke jaksa.

"Hari ini tahap 2 penandatanganan penyerahan dari penyidik ke jaksa. Jadi setelah ini kami sudah menjadi tahanan jaksa dan menunggu 20 hari masa kerja untuk menunggu sidang," kata Edhy kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (24/3/2021).

Edhy mengaku siap menjalani sidang. Dia mengaku akan menjelaskan segala hal di hadapan persidangan, termasuk soal bank garansi.

"Insyaallah," jawab Edhy saat ditanya soal kesiapan menjalani sidang.

Edhy menyerahkan segala persiapan sidang kepada tim penasihat hukumnya. Dia meminta semua pihak menunggu sidang digelar.

"Ya nanti kita lihat perkembangan ya. Kita mohon doa nanti kita tunggu yang terbaik. Saya percayakan sepenuhnya di kuasa hukum kami," ucap Edhy.

Dalam kasus ini, ada tujuh orang yang telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Selain Edhy, KPK menetapkan mantan staf Edhy Prabowo, Safri dan Andreau Pribadi Misanta; pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK) Siswadi; staf istri Edhy Prabowo, Faqih; serta sespri Edhy Prabowo, Amiril Mukminin, sebagai tersangka penerima suap.

KPK juga menetapkan Suharjito selaku Direktur PT DPP sebagai tersangka. Dia diduga memberi suap kepada Edhy terkait ekspor benur.

Suharjito telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.

Tersangka Lain Juga Segera Disidang

Plt Jubir KPK, Ali Fikri, mengatakan lima tersangka lain dalam kasus ini segera disidang. Mereka ialah Safri, Andreau Pribadi Misata, Siswadi, Ainul Faqih dan Amiril Mukminin.

"Dalam waktu 14 hari kerja,Tim JPU akan segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkara ke PN Tipikor," kata Ali.

(run/haf)