Polda Papua Pertebal Pengamanan Usai Putusan MK soal Pilbup Boven Digoel

Wilpret - detikNews
Selasa, 23 Mar 2021 15:19 WIB
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Musthofa Kamal. (Istimewa)
Jakarta -

Polda Papua mempertebal pengamanan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi pasangan pemenang Pilbup Boven Digoel, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. Sejumlah personel disiagakan di beberapa titik.

"Untuk menjaga situasi kondusif di Boven Digoel, setelah Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan terpilih, dan memerintahkan pemungutan suara ulang, Polda Papua menyiagakan personelnya di sejumlah titik," ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ahmad Mustofa Kamal di Jayapura, Selasa (23/3/2021).

Kamal mengimbau masyarakat menerima putusan MK tersebut dan selalu menjaga situasi kondusif di Boven Digoel. Di samping itu, Polda Papua menambah kekuatan personel dari Brimob Makassar.

"Kita menambah pasukan dari Brimob Makassar dan anggota Brimob maupun TNI dari Merauke," ujar Kamal.

Selain Boven Digoel, polisi juga memberi perhatian khusus ke Kabupaten Nabire dan Yalimo usai putusan MK terkait hasil Pilkada serentak 2020. "Mengantisipasi adanya aksi-aksi demo di tiga kabuoaten tersebut Polisi memberlakukan siaga satu," ujar Kombes Kamal.

Kamal mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPU terkait kapan pelaksanaan PSU sehingga polisi bisa menyiapkan personel untuk pengamanan.

"Di Kabupten Nabire dan Kabupaten Boven Digoel putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan dilaksanakan PSU secara total pilkada Bupati dan Wakil Bupati, sedangkan di Kabupaten Yalimo PSU dilakukan hanya di Dua Distrik," jelasnya.

Menurut Kamal, 3 Kabupaten yang melaksanakan PSU ini memiliki tingkat kerawanan berbeda-beda sehingga membutuhkan jumlah personel yang berbeda. Polisi berharap PSU terselenggara dengan baik.

"Jangan ada pelanggaran-pelanggaran yang nantinya akan menimbulkan proses hukum kembali, apakah dalam bentuk pidana atau pelanggaran proses pemungutan suara/rekapitulasi dari pesta demokrasi karena akan memakan waktu cukup panjang dan biaya yang besar ini menjadi atensi kita bersama," katanya.

"Kita berharap situasi ini harus tetap aman dan kondusif sehingga di tiga Kabupaten tersebut mendapatkan pemimpin terbaik yang akan membuat perubahan baik dari segi pendidikan, sarana dan prasarana sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik dan kehidupan masyarakat lebih sejahtera," tambahnya.

Sebelumnya, MK mendiskualifikasi pasangan pemenang Pilbup Boven Digoel Papua, Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba. MK menyebut Yusak Yaluwo belum menyelesaikan masa jeda 5 tahun bagi mantan terpidana untuk maju pilkada.

Gugatan hasil Pilkada Boven Digoel ini sebelumnya diajukan oleh lawan Yusak Yaluwo-Yakob Weremba, yaitu pasangan nomor urut 3, Martinus Wagi dan Isak Bangri. MK mengabulkan gugatan ini.

"Amar putusan dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan batal berlakunya keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 bertanggal 3 Januari 2021," kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan melalui YouTube MK RI, Selasa (23/3).

Alasan MK mendiskualifikasi pasangan Yusak-Yakob adalah Yusak Yaluwo belum selesai melewati masa jeda 5 tahun bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri di pilkada. Dengan demikian, pasangan itu dinyatakan belum memenuhi syarat.

"Menyatakan diskualifikasi pasangan calon nomor urut 4 atas nama Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020," ujarnya.

(knv/knv)