.webp)
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menolak rencana pemerintah untuk mengimpor beras sebanyak satu juta ton. Menurut GMKI, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lufti telah melukai petani dengan rencana kebijakan tersebut.
"Dalam pandemi COVID-19, pemerintah seharusnya menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Rencana kebijakan impor mengakibatkan harga gabah turun hingga Rp 1.400 per kg. Selain harga gabah turun, terjadi juga disinsentif petani dalam meningkatkan produksi padi, mengurangi cadangan devisa dan Indonesia juga bisa ketergantungan terhadap pangan luar negeri. Untuk itu, kita tegaskan, jangan lukai hati petani," kata Ketua Umum DPP GMKI Jefri Gultom, dalam keterangannya, Selasa (23/3/2021).
Jefri menyampaikan, Menteri Perdagangan menyebut stok beras hanya mencapai 500 ribu ton. Menurut perhitungan Mendag, beras cadangan Bulog saat ini hanya sekitar 800 ribu ton, sebanyak 280 ribu ton merupakan stok beras impor tahun 2018 dan ada sekitar 160 ribu ton turun mutu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi data tersebut, Jefri menyebut ada perbedaan data antara Kemendag dan Bulog. Disebut Jefri, Bulog memiliki stok cukup sehingga, tidak perlu impor beras.
"Sedangkan menurut Dirut Perum Bulog Budi Waseso, bahwa stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan cadangan pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton, dan beras komersial 23.706 ton. Bulog juga masih memiliki sisa 275.811 ton stok beras dari impor beras 2018 dan 106.642 ton merupakan beras turun mutu. Buwas juga yakin menyerap 390 ribu ton dari hasil panen beras. Artinya stok CBP diakhir April mencapai di atas 1 juta ton," ujar Jefri.
Baca juga: Petani Tolak Keras Impor Beras |
Jefri menyebut dengan perbedaan data tersebut, Mendag tidak memiliki dasar yang kuat untuk impor beras sehingga adanya impor beras menjadi berpolemik di tengah masyarakat.
"PP GMKI melalui ketua umum Jefri Gultom menegaskan bahwa Mendag tidak menggunakan data yang valid dalam mengeluarkan kebijakan impor beras. Di sisi lain, Mendag tidak menjalankan visi Presiden dalam menggunakan hasil produksi dalam negeri. Impor beras jika tetap dilakukan akan menjadi polemik dalam masyarakat Indonesia, khususnya para petani. Untuk itu, kebijakan impor beras salah," katanya.
"PP GMKI meminta Presiden Jokowi harus mengingatkan para pembantunya lebih teliti dalam bekerja sama serta berkolaborasi antara kementerian dan lembaga terkait," katanya.
(aik/imk)
