Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mendukung langkah Presiden RI Joko Widodo yang mendesak militer Myanmar untuk menghentikan segala bentuk kekerasan. Pasalnya, kekerasan tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan berdampak buruk terhadap demokrasi.
Syarief Hasan menjelaskan langkah Jokowi merupakan wujud nyata dari peran Indonesia dalam menjaga stabilitas komunitas global dan demokrasi, khususnya di kawasan ASEAN.
"Sejak awal, Indonesia hadir untuk membela dan memperjuangkan negara atau pun komunitas masyarakat yang tertindas di berbagai belahan dunia," ujar Syarief dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).
Ia menilai kekerasan di Myanmar pasca kudeta militer telah menarik perhatian negara lain. Hal inilah yang kemudian membuat negara lain mendesak Myanmar untuk menghentikan bentuk kekerasan terhadap demonstran.
"Kita tentu mendukung penuh Presiden Jokowi yang mendesak penghentian penggunaan kekerasan terhadap para demonstran di Myanmar. Sebab, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan menegakkan demokrasi menjadi prioritas utama," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR RI yang membidangi luar negeri ini juga menyampaikan langkah Jokowi menjadi wujud implementasi politik luar negeri bebas aktif.
"Indonesia harus mengambil peran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea 4 yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia," ungkapnya.
Terkait situasi di Myanmar, Syarief pun menyampaikan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa akibat kekerasan saat demonstrasi penolakan kudeta di Myanmar. Menurutnya, kekerasan seharusnya tak perlu dilakukan mengingat para demonstran hanya menyampaikan pendapatnya.
"Kita tentu sangat prihatin dengan jatuhnya korban akibat kekerasan tersebut. Penggunaan kekerasan kepada para demonstran harusnya tidak perlu terjadi karena mereka hanya menyampaikan aspirasi dan kritikannya sesuai dengan prinsip demokrasi dengan menjunjung tinggi HAM," paparnya.
Syarief Hasan juga menjelaskan kudeta yang terjadi terhadap partai politik hampir serupa dengan kudeta di Myanmar. Pasalnya, keduanya memberikan dampak terhadap keberlangsungan demokrasi.
"Kudeta seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap agar presiden dapat tegas dan konsisten dalam menegakkan demokrasi dan kebijakan luar negeri terhadap kudeta di Myanmar.
Ia pun meminta agar kebijakan tersebut secara konsisten diterapkan di dalam negeri, khususnya terhadap oknum yang merusak demokrasi di Indonesia seperti yang terjadi pada Partai Demokrat.
"Sebagai wakil ketua MPR RI dari Partai Demokrat yang dipimpin Ketum AHY mendukung Presiden Jokowi untuk tegas dalam menghadapi orang-orang yang merusak demokrasi di Indonesia yang sudah berjalan baik," ungkapnya.
Menurutnya, kudeta terhadap partai politik tidak boleh terjadi, terlebih jika melibatkan oknum dalam lingkaran pemerintahan.
"Kudeta seperti ini dapat menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi yang sedang dibangun di Indonesia," pungkasnya.
(prf/ega)
