MA Menangkan Gugatan Warga, Jaksa Tetap Eksekusi 3.323 Ha Lahan di Pelalawan

Raja Adil Siregar - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 18:16 WIB
Gedung Mahkamah Agung, Jakarta
Ilustrasi gedung MA (Ari Saputra/detikcom)
Pekanbaru -

Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan warga terkait sengketa lahan di Pangkalan Gondai, Pelalawan, Riau. Kendati demikian, jaksa memastikan akan tetap mengeksekusi lahan 3.323 hektare itu.

Kasi Pidum Kejari Pelalawan Riki Saputra saat dimintai konfirmasi memastikan akan tetap melakukan eksekusi. Sebab, dalam kasus itu ada 2 putusan MA yang salah satunya harus memulihkan hutan ribuan hektare itu.

"Menurut pandangan kita selaku eksekutor, putusan perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap, pelaksanaan penertiban dan pemulihan kawasan hutan sebagai tindak lanjut eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI itu harus tetap dilaksanakan," tegas Riki, Jumat (19/3/2021).

Putusan eksekusi lahan yang kini dikelola Peputra Supta Jaya (PSJ) lewat koperasi masyarakat tertuang dalam Putusan MA No 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tertanggal 17 Desember 2018. Putusan berisi tentang Instruksi Mengembalikan Lahan kepada Negara melalui Dinas LHK di Provinsi Riau.

Di mana hutan tanaman industri (HTI) itu kemudian akan diserahkan pada PT Nusa Wana Raya (NWR). Perusahaan ini tercatat sebagai yang memegang izin seluas 3.323 ha lahan tersebut.

Menurut Riki, putusan MA dalam Peradilan Pidana dan putusan MA dalam peradilan TUN merupakan hal yang berbeda. Bahkan, menurutnya, kedua putusan tersebut tak berhubungan.

"Menurut hemat kami, kedua putusan itu merupakan hal berbeda. Sebab, objeknya juga berbeda," bebernya.

Sebelumnya, MA memenangkan gugatan warga atas sengketa 3.323 hektare lahan di Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau. Lahan tersebut rencananya dieksekusi Dinas LHK Riau.

Informasi dihimpun detikcom, eksekusi itu dibatalkan MA dengan nomor putusan No 595 K.TUN/2020. MA menyatakan surat perintah tugas nomor 096/PPLHK/082, 10 Januari 2020 untuk pengamanan atau eksekusi lahan sawit batal atau tidak sah.

Salinan putusan tertanggal 15 Maret 2021 itu sudah disampaikan MA ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru. Amar putusan telah disampaikan panitera ke pihak penggugat dan tergugat.

Dalam putusan, tertulis penggugat adalah PT Peputra Supra Jaya (PSJ). Perusahaan PSJ itu mewakili sejumlah koperasi dan di dalamnya terdiri ratusan warga Pangkalan Gondai melawan eksekusi yang dilakukan DLHK sebagai tergugat.

"Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya," ucap majelis yang diketuai Irfan Fachruddin.

Panitera PTUN Pekanbaru Agustin saat dimintai konfirmasi membenarkan putusan itu. Agustin menyebut telah menyampaikan putusan kepada tergugat dan penggugat.

"Yang saya sampaikan adalah amar putusan. Selanjutnya para pihak yang mengajukan salinan lengkapnya," kata Agustin.

(ras/knv)