.webp)
Peristiwa Timnas Indonesia dikeluarkan dalam kompetisi All England 2021 menjadi sorotan publik Indonesia, termasuk para anggota dewan yang duduk di Senayan. Ada yang mengecam, ada juga yang memberi saran.
Seperti diketahui, Timnas Indonesia dipaksa mundur dari turnamen Yonex All England 2021 dan tidak dapat melanjutkan pertandingan. Hal ini dikarenakan, saat penerbangan dari Istanbul ke Birmingham pada Sabtu (13/3) lalu, terdapat penumpang yang terkena Covid-19.
Namun, Timnas Indonesia tidak diberi tahu siapa, berapa orang, dan dari mana asal orang yang positif tersebut . Kondisi ini membuat para atlet kecewa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di Indonesia, masyarakat juga ramai-ramai mempertanyakan keputusan BWF hingga mengungkapkan kekesalan di media sosial. Para pejabat juga angkat bicara.
Berikut sederet komentar anggota DPR soal timnas Indonesia didepak dari All England:
Curiga Ada Kesengajaan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengaku marah mendengar kabar ini. Dia mencurigai ada unsur kesengajaan yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19.
"Saya juga marah, karena terlihat sekali ada kesengajaan yang dimanfaatkan karena faktor pandemi ini. Saya minta Indonesia protes soal ini," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Politikus Partai Demokrat itu menilai belum jelas siapa pihak yang terpapar COVID-19 dalam pesawat. Menurutnya, PCR COVID-19 terhadap tim Indonesia pun dapat dilakukan.
"Gini, walaupun aturan main di sana demikian, kan tidak jelas yang terpapar siapa dan dari negara mana. Padahal bisa dilakukan PCR kepada kontingen. Kalau perlu, (PCR) tiap hari, agar peserta yang datang dengan berbagai kesiapan (tidak) harus pulang gigit jari begitu saja," ucapnya.
Selain Dede, ada juga komentar dari anggota DPR lainnya. Simak di halaman berikutnya.
Saksikan video 'Ketua Komisi X DPR Minta BWF Sanksi Penyelenggara All England 2021':
Seharusnya Carter Pesawat
Anggota Komisi X DPR Andreas Hugo Parerira menganggap ini peristiwa tragis. Andreas punya penilaian siapa yang salah dalam kasus ini.
"Pemain tentu tidak bisa disalahkan. Regulasi di Inggris pun tidak bisa kita salahkan. Ini terjadi karena pengurus PBSI dan tim ofisial kita kurang memahami aturan-aturan internasional atau regulasi di negara tempat event internasional berlangsung," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (18/3/2021).
Andreas menilai seharusnya ofisial paham penerbangan reguler amat berisiko terhadap aturan terkait penularan COVID-19. Dia menyayangkan ofisial tidak menerbangkan atlet All England dengan pesawat carter.
"Kalau tahu bahwa menggunakan penerbangan reguler sangat berisiko pada penularan aturan COVID-19, seharusnya Tim Indonesia tidak menggunakan pesawat reguler. Kalau memang dibutuhkan, pengurus atau tim ofisial seharusnya mencarter private jet untuk kontingen Indonesia demi menghindari tertular dan regulasi di Inggris sebagaimana yang saat ini terjadi," jelas dia.
"Belajar dari event tenis internasional Australian Open, pemain-pemain profesional yang berpartisipasi dalam event tersebut tidak mau mengambil risiko. Kalau tidak menggunakan private jet, ya... datanglah lebih awal. Sehingga, apabila terjadi kasus seperti yang saat ini terjadi di Inggris, pemain punya waktu untuk karantina mandiri," imbuh politikus PDIP itu soal All England.
Desak Kemlu Panggil Dubes Inggris
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Putra Nababan sangat menyesalkan pihak penyelenggara yang tidak membuat terobosan terkait protokol kesehatan (prokes). Anggota Komisi X DPR RI itu mendesak agar ada penjelasan dari kementerian lembaga terkait, yakni Kemenpora dan Kemenlu. Ia menilai perlu ada penjelasan langsung atas dikeluarkannya timnas Indonesia dari All England dari Dubes Inggris di Jakarta.
"Kita menghormati, tapi kita minta penjelasan. Jadi saya mendesak agar Kemenpora dan Kemenlu, karena kan itu mitra Kemenlu, memanggil Dubes Inggris yang ada di Jakarta untuk meminta penjelasan apa yang terjadi di sana, siapa yang terpapar," ujarnya.
"Jadi pemerintah Indonesia harus menjelaskan kepada rakyat Indonesia apakah ini soal atau memang ada protokol yang memang tidak dilalui atau tidak ada terobosan dari protokol yang tadi saya bilang. Jadi apa upaya berikutnya. Nah, ini kan untuk dapat informasinya kan harus dapat penjelasan dari Duta Besar Inggris di Jakarta karena mereka punya data dan punya informasi," imbuhnya.
Minta Kemenpora Turun Tangan
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda juga meminta pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turun tangan.
"Tentu terkait dengan ini kita minta Kemenpora-Kemlu ikut turun tangan, melakukan koordinasi dengan ofisial tim yang ada di sana untuk lobi dan meyakinkan bahwa sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal dengan cara pemain kita sudah divaksin dan seterusnya," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).
Huda juga menilai keputusan mengeluarkan tim Indonesia dalam ajang kompetisi All England 2021 sangat tidak adil. Menurutnya, ada diskresi terhadap aturan pertandingan internasional yang digelar di Inggris itu.
"Tentu tidak fair ya kalau tiba-tiba mereka digugurkan begitu saja. Nah, karena itu, betul bahwa pemerintah Inggris punya aturan ketat terkait dengan itu, tapi saya kira kan pasti ada diskresi-diskresi, terlebih-lebih ini kan kompetisi dan sifatnya internasional," ucapnya.
Nilai BWF Tak Siap
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait tim All England Indonesia yang dikeluarkan dari All England 2021. Dasco menyayangkan ketidaksiapan panitia penyelenggara turnamen dalam menggelar kegiatan di tengah pandemi Corona.
"Kami tentu menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan COVID-19 di negara tersebut. Namun demikian, kami tentu juga sangat menyayangkan terhadap badan federasi bulu tangkis dunia (BWF) dan panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi COVID-19," kata Dasco dalam keterangannya, Jumat (18/3/2021).
Ketua Harian DPP Gerindra itu menilai seharusnya BWF dan penyelenggara All England 2021 mampu memberikan solusi alternatif terhadap segala kemungkinan yang terjadi dalam kegiatan olahraga tersebut. Ia menilai seharusnya kejadian yang dialami tim Indonesia harus dapat dicarikan solusi.
"Seharusnya pihak penyelenggara sudah mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam penyelenggaraan event tersebut. Termasuk apa yang terjadi terhadap timnas Indonesia yang jauh-jauh hari sudah melakukan vaksin COVID-19, dan tes swab yang menunjukkan hasil negatif," ujarnya.
Ketua Satgas Lawan COVID DPR itu juga meminta pemerintah Indonesia melakukan koordinasi dan langkah diplomatik dengan pemerintah Inggris. Menurut dia, komunikasi di antara kedua pihak perlu dibuat agar permasalahan tidak berkepanjangan.
"Kami meminta kepada pemerintah Indonesia baik itu Kemenpora dan Kemlu untuk melakukan langkah-langkah atau komunikasi diplomatik dengan pemerintah Inggris dan pihak penyelenggara, agar polemik yang terjadi tidak berlarut-larut serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulu tangkis internasional.
