Pimpinan Komisi VIII soal Lulus Konseling Jadi Syarat Nikah: Perlu Uji Coba

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 19 Mar 2021 07:39 WIB
Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Foto: Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto (Rahel Narda/detikcom)
Jakarta -

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong calon pengantin lulus konseling pranikah sebelum melakukan pernikahan. Komisi VIII DPR RI menyebut usulan itu perlu dikaji karena membutuhkan anggaran yang besar.

"Kalau bimbingan pranikah itu sudah ada lama, di KUA itu ada. Tidak ada istilah lulus tidak lulus. Ini kan kayak kursus mobil ini, kalau nggak lulus nggak dapat sertifikat nggak boleh dapat SIM kira-kita gitu kan," kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto kepada wartawan, Kamis (18/3/2021).

Yandri mempertanyakan persyaratan lulus konseling pranikah tersebut sebagai syarat pernikahan. Dia menilai aturan itu perlu dikaji secara mendalam.

"Gimana nanti kalau misalkan ada yang lulus, tidak lulus, kursusnya berapa lama, pembiayaan bagaimana, materinya apa. Nah ini yang mungkin perlu dikaji dulu," kata dia.

Menurut Yandri perlu adanya uji coba mengenai lulus konseling pranikah sebagai syarat pernikahan. Uji coba itu juga dipantau apakah konseling itu bisa mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan permasalahan lainnya.

"Diuji coba dulu, dari uji coba itu dievaluasi benar nggak korelasinya antara kursus dinyatakan lulus itu dengan harapan menekan KDRT dengan program itu adanya nggak. Karena ini perlu biaya besar juga untuk di APBN atau di APBD karena dia harus menyiapkan segala sesuatu berkaitan dengan kursus itu, materinya, pengujinya, kemudian sertifikatnya kan perlu uang semua," jelasnya.

Hingga hari ini, Yandri menyebut Komisi VIII dan pemerintah belum pernah membahas anggaran mengenai konseling pranikah sebagai syarat pernikahan itu. Komisi VIII, kata Yandri terbuka untuk membahas usulan dari Wakil Presiden ini.

"Sementara sampai hari ini saya di Komisi VIII belum pernah membahas itu dan belum pernah ada anggaran untuk itu. Kita tunggu aja kajian dari pemerintah. Prinsipnya Komisi VIII terbuka untuk membahas," ungkapnya.

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin mengusulkan adanya konsleing pranikah, simak selengkapnya

Simak juga 'Nadiem Khawatir Pernikahan Dini Naik Jika Tak Mulai Belajar Tatap Muka':

[Gambas:Video 20detik]