Jaksa Agung ST Burhanuddin Dukung Soeprapto Jadi Pahlawan Nasional

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 17 Mar 2021 19:59 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus itu pun kini tengah dalam tahap penyidikan dan diduga mengarah pada tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin mendukung pengusulan Jaksa Agung R Soeprapto sebagai pahlawan nasional. R Soeprapto merupakan Jaksa Agung keempat pada periode 1950-1959 yang dinilai Burhanuddin berperan dalam hukum Indonesia.

"Atas nama pimpinan Kejaksaan RI maupun selaku pribadi, saya menyambut baik dan mengapresiasi kepada Panitia Penyelenggara dari Kejaksaan Agung dan Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dengan asistensi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FH UI) yang telah menyelenggarakan forum yang begitu penting ini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin saat membuka seminar pengusulan Jaksa Agung R Soeprapto sebagai Pahlawan Nasional secara virtual, dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kapuspenkum Kejagung Leonard Simanjuntak, Rabu (17/3/2021).

Burhanuddin berharap peserta seminar mendapatkan pengetahuan terkait kontribusi R Soeprapto sebagai pahlawan penegakan hukum di Indonesia. Pada acara tersebut, Burhanuddin menyampaikan peran dan sosok Jaksa Agung R Soeprapto bagi bangsa.

"Beliau semasa hidupnya dikenal sebagai figur yang tegas, berwibawa, dan gigih dalam mempertahankan serta menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Bahkan beliau tidak segan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan pendiriannya," kata Burhanuddin.

R Soeprapto merupakan kelahiran Trenggalek pada 27 Maret 1897. Burhanuddin menyatakan Soeprapto mengawali karirnya sebagai hakim di berbagai daerah di Indonesia, di antaranya sebagai kepala Landraad Cheribon-Kuningan, juga menjadi penggagas hukum di Karesidenan Besuki, hingga pada Maret 1942, R Soeprapto menduduki jabatan Kepala Pengadilan Karesidenan Pekalongan.

Kemudian, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, R Soeprapto tetap melanjutkan karirnya di Pengadilan Keresidenan Pekalongan hingga pada 1950, R Soeprapto kembali ke Jakarta dan mulai meniti karir di bidang penuntutan untuk menjadi Jaksa Agung Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Burhanuddin menilai, selama karirnya sebagai Jaksa Agung, R Soeprapto mampu menunjukkan dedikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia, meskipun pada saat itu negara sedang mengalami ketidakstabilan politik. Namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat juang R Soeprapto untuk tetap berkarya sebagai Jaksa Agung yang merupakan penuntut umum tertinggi sekaligus Kepala Kepolisian Yustisial.

"Kebijakan dan ketegasan R Soeprapto dalam menjunjung tinggi supremasi hukum terlihat dalam penanganan perkara. Sederet menteri, seperti Roeslan Abdulgani, Kasman Singodimedjo, dan Sumitro Djojohadikusumo, sempat diseret ke meja hijau oleh R Soeprapto," imbuhnya.

"Bagi beliau tidak ada imunitas dalam hukum, tak terkecuali para pejabat negara. Selain itu, berbagai perkara penting pun mampu ditangani oleh R Soeprapto kala itu, di antaranya perkara Angkatan Perang Ratu Adil (APRA), Sultan Hamid, Andi Aziz-RMS, Junschlaeger, dan Schmidt," sambungnya.

Burhanuddin menambahkan, R Soeprapto juga turut menangani perkara-perkara pemberontakan atau pergolakan bersenjata di daerah. Meskipun Soeprapto sempat mendapatkan kecaman dari masyarakat Indonesia atas keputusan kontroversialnya yang memulangkan seorang Belanda atas kasus pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia, dan bahkan menyebabkannya diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Sukarno pada 1 April 1959.

"Oleh karena itu, menurut hemat saya, R Soeprapto telah banyak berjasa kepada negara khususnya di bidang penegakan hukum, hingga kemudian ia ditetapkan sebagai Bapak Corps Kedjaksaan berdasarkan Keputusan Djaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-061/DA/7/1967. Semasa hidupnya, R Soeprapto telah menghasilkan prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara dengan mempertahankan prinsip keadilan, kebenaran, dan kejujuran," kata Burhanuddin.

Lebih lanjut untuk mengenang jasa R Soeprapto, Burhanuddin menilai telah cukup alasan untuk diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hal itu diharapkan akan menjadi percontohan bagi anak muda.

"Untuk mengenang pengabdian dan darmabakti R Soeprapto selama menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia ke-4, maka telah cukup alasan baginya untuk dapat diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Kita berharap melalui ikhtiar ini, jasa-jasa beliau dapat selalu terpatri di hati sanubari setiap generasi muda Indonesia, khususnya menjadi role model bagi Insan Adhyaksa serta seluruh Aparat Penegak Hukum dan praktisi hukum untuk menjadikannya sebagai panutan dan suri tauladan dalam penegakan hukum di Indonesia," paparnya.

Sementara itu, Wakil Jaksa Agung RI Setia Untung Arimuladi, yang juga menjabat Ketua Umum Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), turut mendukung usulan R Soeprapto menjadi pahlawan nasional.

"Melalui forum ini, saya selaku ketua dan segenap Pengurus Persatuan Jaksa Indonesia menyampaikan support dan dukungan penuh atas pengusulan Bapak Kejaksaan Republik Indonesia R Soeprapto sebagai pahlawan nasional. Semoga proses pengusulan dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, sehingga Jaksa Agung R Soeprapto dapat ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional," Setia Untung.

Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia menyambut baik pengusulan tersebut dengan mempertimbangkan aspek ketokohan Soeprapto yang memiliki karakter kuat, memiliki prestasi dan rekam jejak yang sangat baik. Di samping itu, guna mem-branding kejaksaan agar kembali disegani, berwibawa, dan dicintai masyarakat, maka diperlukan sosok yang menjadi sebuah simbol yang melambangkan kebesaran dan kehebatan suatu institusi.

(yld/dhn)