.webp)
Istri mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, Iis Rosita Dewi, mengungkapkan pernah diberi jam Rolex oleh suaminya di Hawaii, Amerika Serikat. Iis menyebut jam itu sebagai kado anniversary.
Iis bersaksi dalam perkara suap ekspor benih bening lobster atau benur dengan terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito. Awalnya jaksa KPK menanyakan Iis soal hadiah jam Rolex dari Edhy.
"Ya, saya menerima ketika di Hawaii ketika di dalam hotel," ucap Iis dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (17/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iis menyebut menerima hadiah itu saat berada di hotel. Dia tidak mengetahui di mana Edhy membeli jam tersebut. Namun Iis mengatakan jam Rolex itu diberikan sebagai hadiah anniversary.
"Saya tidak tahu persis pada dasarnya. Tapi Pak Edhy ketika menyerahkan bahwa 'This is anniversary present'," kata Iis.
Sementara itu, jaksa KPK sempat menanyakan soal transaksi Edhy menggunakan kartu debit BNI Emerald Personal atas nama Ainul Faqih, yang merupakan staf pribadi Iis. Iis mengaku sempat melihatnya saat Edhy membeli jam Rolex tapi tidak secara dekat.
"Saya menyaksikan itu ketika Pak Edhy membeli Rolex, tapi itu saya hanya dari jauh, itu karena yang transaksi itu ada Yuda dan Edhy. Saya kira Edhy menggunakan kartu dan cash. Saya tidak melihat itu dari dekat," jelasnya.
Dalam sidang ini yang duduk sebagai terdakwa adalah Direktur PT DPPP Suharjito. Dia didakwa memberi suap ke Edhy Prabowo, yang saat itu menjabat Menteri KKP. Suharjito disebut jaksa memberi suap ke Edhy sebesar Rp 2,1 miliar terkait kasus ekspor benur.
Jaksa menyebut uang suap diberikan ke Edhy melalui staf khusus Menteri KKP Safri dan Andreau Misanta Pribadi, lalu sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin, dan Ainul Faqih selaku staf pribadi istri Edhy Prabowo Iis Rosita Dewi, dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI) sekaligus pendiri PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Siswadhi Pranoto Loe. Suap diberikan agar Edhy mempercepat perizinan budi daya benih lobster ke PT DPP.
Suharjito didakwa jaksa KPK melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
(run/dhn)
