Berkaca dari Kasus Nurdin, KPK-Pemprov Sulsel Teken MoU Pencegahan Korupsi

Ibnu Munsir - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 14:13 WIB
Tersangka korupsi, gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tiba di gedung KPK, Jakarta. Ia menjalani pemeriksaan perdana sejak OTT.
Foto: Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah (Ari Saputra/detikcom).
Makassar -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman terkait pencegahan korupsi. KPK ingin agar kasus operasi tangkap tangan (OTT) Nurdin Abdullah terkait suap proyek infrastruktur di Sulsel tidak terulang.

"OTT kemarin kan cukup ini (menarik perhatian) yah. Kita sekarang ke depan bagaimana menutup potensi-potensi (korupsi) yang mungkin terjadi, nanti ini di kantor Gubernur akan ada penandatangan (MoU) aksi yang lebih detail," ujar Ketua Tim Satgas Korsupgah KPK RI, Niken Ariati kepada wartawan di Makassar, Selasa (16/3/2021).

Ketua Tim Satgas Korsupgah KPK RI, Niken Ariati.Ketua Tim Satgas Korsupgah KPK RI, Niken Ariati. Foto: Ibnu Munsir/detikcom

Sebelumnya, Tim Korsupgah KPK melakukan pertemuan tertutup dengan Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman di sebuah hotel. Niken menyebut pertemuan itu dalam rangka perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa di Sulsel.

"Perbaikan atas kegiatan kemarin (kasus Nurdin Abdullah), nanti butir-butirnya terkait pengadaan barang dan jasa, nanti ada butir-butirnya. Nanti kita akan membangun sistem bersama," katanya.

Sementara itu, Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman mengatakan jika pihaknya melakukan koordinasi dengan KPK dibidang penindakan dan pencegahan. Pihaknya meminta pengarahan dan melakukan taken MoU dengan KPK.

"Itu kedatangan koordinator supervisi, itulah penindakan dan pencegahan kita mau lakukan, pengarahan dan sekaligus ada MoU," kata Andi Sudirman.

Lebih lanjut, ia menjelaskan kegiatan nantinya lebih kepada pencegahan ke depan yang ada di Pemprov Sulsel. Melakukan pembenahan dan sinergitas dengan KPK.

"Lebih kepada mitigasi persoalan kedepan, MCP, WBS. Kita lakukan pembenahan pelan pelan, paling tidak kita membutuhkan sinergitas memperbaiki lebih jauh," tegasnya.

(nvl/idh)