Rapat Menko Polhukam-Bakamla Bahas Perbaikan Koordinasi dan Kelola Keuangan

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Selasa, 16 Mar 2021 11:42 WIB
Rapat Menko Polhukam-Bakamla Bahas Perbaikan Koordinasi dan Kelola Keuangan
Foto: Azhar Bagas-detikcom
Jakarta -

Menko Polhukam Mahfud MD baru saja mengadakan rapat pimpinan bersama Bakamla RI. Dalam rapat itu membahas tentang perbaikan dalam koordinasi dengan institusi lain dan tata kelola keuangan dalam keselamatan dan keamanan laut di Indonesian.

"Ya tadi rapat koordinasi nasional Bakamla seluruh Indonesia untuk lebih mensinergikan dan memantapkan langkah-langkah kita ke depan. Ada kalau melihat perjalanan masa lalu, minimal ada dua masalah," kata Mahfud MD, kepada wartawan di Gedung Bakamla, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/3/2021).

Dari dua masalah Bakamla yang disebutkan Mahfud tadi, yakni salah satunya soal koordinasi dengan institusi-institusi. Masalah koordinasi nantinya akan diperbaiki guna memudahkan langkah Bakamla dalam pengamanan laut.

"Pertama masalah koordinasi dengan institusi-institusi lain, Presiden Jokowi sejak tahun 2016 sudah mengarahkan kita agar secara perlahan tapi pasti koordinasi itu dilakukan di dalam satu atap, ini koordinasi istilahnya. Jadi Bakamla nanti menjadi sentral koordinasi. Ya koordinasi aja, tidak akan mengurangi kewenangan masing-masing agar semuanya bisa terpadu langkah kita dalam mengamankan laut," ujar Mahfud.

Masalah kedua, yakni soal tata kelola keuangan Bakamla. Mahfud mengatakan agar tata kelola keuangan tersebut bisa dikelola dengan baik, sehingga tidak ada lagi opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Lalu di masa lalu mungkin Bakamla punya kesan jelek dalam tata kelola keuangan, karena apa? Mungkin masih baru atau apa gitu ya. Nah tadi saya sudah menyampaikan coba mulai tahun ini ditata, sehingga tidak lagi BPK itu memberi opini disclaimer," jelasnya.

"Dan itu insya Allah bisa dilakukan karena sekarang ini sudah lebih terbuka, lebih apa namanya, administrasinya sudah lebih bagus dan sebagainya. Kesalahan ada di Administrasi saja, sehingga kesalahan menjadi fatal sekarang sudah diperbaiki. Itu aja," sambungnya.

Selain dua masalah tersebut, Mahfud juga menyebut soal pembinaan personal, kelengkapan alat utama (alut), radar laut dan udara hingga anggaran dari negara. Hal itu akan menguatkan strategi Bakamla dalam mengamankan laut RI.

"Ya kita akan menguatkan, tadi sampai memberikan delapan butir apa namanya arahan untuk dibangun ke depan. Misalnya pembinaan personal, kelengkapan alat utama seperti kapal, radar laut, udara kan harus saling mendukung, kemudian anggaran dari negara," katanya.

Selanjutnya, Mahfud menjelaskan soal budaya-budaya yang melekat di Indonesia yang notabenenya negara yang didominasi oleh laut. Dengan itu, Mahfud menyarankan Bakamla untuk tidak menganut budaya Eropa karena lebih mengedepankan kemenangan dibanding kerukunan.

"Kemudian yang penting membuat aturan yang lebih menjamin koordinasi, tadi saya juga bicara yang agak filosofis. Kita ini dua per tiga wilayah kita itu laut, kita bangun budaya bahari, budaya egaliter, budaya kerja sama rukun," katanya.

"Orangnya jangan ikut budaya kontinen, karena budaya daratan Itu budaya Eropa, di mana orang saling bermusuhan cari menang kalah dan sebagainya, ada kerukunan. Jiwa bangsa kita adalah jiwa bahari, jiwa laut," tambahnya.

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia juga menanggapi terkait hasil rapat ini. Aan menerima saran dari Mahfud dalam mengaplikasikan budaya bahari maritim. Dimana dalam budaya bahari maritim itu proses kerjanya selalu bergotong-royong yang terdapat dalam nilai-nilai Pancasila.

"Jadi hari ini saya membuka rapat pimpinan Bakamla KRI ini yang pertama kali arahan dari bapak menko sudah jelas tadi ada delapan butir tidak perlu saya ulangi lagi, tetapi ada satu hal yang menarik dari beliau, mari sama-sama kita aplikasikan budaya bahari maritim," kata Aan.

"Apa itu budaya bahari maritim? Itu kita selalu bergotong royong kerja sama, itu sebenarnya sudah ada di nilai-nilai Pancasila kemudian di negara republik ini sudah ada. Nah ini sebetulnya kalo kita lihat histori belakang bahwa nenek moyang kita orang pelaut kemudian kita negara bahari itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya laut yang luas, punya pulau sampai 17.504 itu seharusnya kita bisa memanfaatkan itu," sambungnya.

Simak juga 'Mahfud Md Temui Jaksa Agung Bahas Korupsi Asabri':

[Gambas:Video 20detik]



(dwia/dwia)