.webp)
Menko Polhukam, Mahfud Md, mendapat kritik dari politikus Partai Ummat, Amien Rais, karena dianggap sudah berubah. Bagi Mahfud Md, kritik itu tak masalah.
Awalnya, kritik dari Amien Rais itu disampaikan lewat video Youtube berjudul 'IT'S NOW OR NEVER!'. Video itu diunggah di akun YouTube-nya, Amien Rais Official pada Sabtu (13/3).
Amien Rais awalnya mengatakan kekuasaan negara yang sudah dikalahkan oleh perusahaan asing. Dia mengutip pernyataan Mahfud Md.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kekuasaan negara sudah dikalahkan oleh multinational corporation (MNC) dan belakangan lebih populer dengan nama transnational corporation (TNC), bahkan Mahfud Md yang jadi Menko Polhukam yang jabatannya lumayan tinggi, Mahfud pernah mengatakan bahwa ini saya quote, 92 persen calon kepala daerah dibiayai cukong," kata Amien Rais.
"Kaya Mahfud lagi ini saya quote, di mana-mana calon itu 92 persen dibiayai oleh cukong dan sesudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan, masih kata Mahfud korupsi kebijakan itu biasanya berupa lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang dan lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat," lanjut Amien Rais.
Dia lalu menyinggung Mahfud Md. Dia mengatakan Mahfud kini sudah berbeda.
"Jadi ini Mahfud ketika masih bagus saya kira, masih ngomong secara jujur, tetapi Mahfud yang sekarang sudah jauh berbeda. Mahfud yang sekarang ini emang sudah berubah ya, mengapa demikian, wallahualam, jadi sekarang jadi the wrong man for the wrong job, ini kritik saya," lanjut Amien Rais.
Kritik Amien Rais itu akhirnya direspons oleh Mahfud Md. Jawabannya ada di halaman berikutnya.
Mahfud Md tak menanggapi panjang soal kritik Amien Rais itu. Dia tak masalah dianggap sudah berubah.
"Ndak apa-apa, itu ndak perlu ditanggapi," kata Mahfud Md di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021).
"Orang berubah, tidak berubah itu kan urusan Pak Amien Rais," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mahfud Md juga menanggapi kecurigaan Amien Rais soal masa jabatan presiden 3 periode. Dia menegaskan hal itu tidak pernah dibahas di kabinet.
"Soal jabatan presiden 3 periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di kabinet nggak pernah bicara bicara yang kayak gitu, bukan bidangnya," kata Mahfud Md.
"Itu urusan partai politik, mau mengubah, mau ndak," sambungnya.
(imk/lir)
