KPK Jawab Rencana Praperadilan MAKI soal 'Biar Tak Lemot' di Kasus Lahan DKI

Farih Maulana Sidik - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 16:35 WIB
Ali Fikri
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK merespons rencana gugatan praperadilan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta yang menjerat Direktur Utama PD Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan. KPK menyebut siap menghadapi gugatan tersebut.

"Silakan, jika yang bersangkutan mau melakukan gugatan praperadilan. KPK siap hadapi, sekalipun tentu bagi yang memahami aturan hukum, objek praperadilan itu telah ditentukan secara tegas dalam hukum acara pidana yang berlaku," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

"Bagi kami, jauh lebih penting setiap tindakan hukum dalam bentuk apapun harus pula memiliki landasan hukumnya," tambahnya.

Ali memahami apa yang menjadi harapan masyarakat agar KPK cepat dalam menyelesaikan suatu perkara. Namun, Ali memastikan proses penyidikan kasus tersebut akan dilakukan sesuai dengan aturan.

"Proses penyidikan saat ini sedang kami lakukan dan dipastikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga kami juga tidam bisa didesak oleh pihak manapun. Aturan hukum yang mesti kami patuhi," ucapnya.

Sebelumnya, MAKI berencana mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK. Gugatan praperadilan MAKI itu berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI Jakarta yang menjerat Direktur Utama PD Sarana Jaya nonaktif, Yoory Corneles Pinontoan.

"Jadi nanti saya akan segera mengajukan gugatan praperadilan untuk kasus Cipayung itu apabila dalam jangka waktu 3 minggu lagi tidak ditetapkan tersangka, tidak diumumkan tersangka dan tidak ditahan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (15/3).

Boyamin membeberkan alasan dirinya akan mengajukan gugatan tersebut. Menurutnya, gugatan praperadilan itu dimaksudkan agar KPK dapat bekerja dengan cepat.

"Praperadilan ini sebagai upaya untuk KPK jangan lemot lagi. Karena ada beberapa kasus juga nyatanya lemot, RJ Lino, kemudian juga beberapa kasus lain misalnya e-KTP, terus ada beberapa yang lamban, mangkrak, dan juga century kan mangkrak lagi. Maka saya tidak mau lagi KPK lemot lagi, meskipun kasus yang masih baru tetap akan saya gugat praperadilan," jelasnya.

Seperti diketahui, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan di DKI itu muncul ke permukaan setelah diketahui adanya dokumen resmi KPK yang mencantumkan sejumlah nama tersangka. Tampak para tersangka atas nama Yoory Corneles, Anja Runtuwene, dan Tommy Adrian. Ada satu lagi yang dijerat sebagai tersangka, yaitu korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

Identitas tersangka yang disebutkan jelas ialah Yoory Corneles sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya. Diketahui nama Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya yaitu Yoory Corneles Pinontoan. Namun belakangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Yoory dari jabatannya itu.

Dalam dokumen itu, disebutkan pula perkara dugaan korupsi itu terkait pembelian lahan di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, pada 2019, oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.

Simak juga Video: Plt Dirut Sarana Jaya Jelaskan Kasus Lahan Rumah DP Rp 0 di DPRD DKI

[Gambas:Video 20detik]



(fas/dhn)