Sidang Sengketa Pilkada

KPU Minta MK Menangkan Orient Riwu Kore Jadi Bupati Sabu Raijua

Andi Saputra - detikNews
Senin, 15 Mar 2021 14:24 WIB
Kegiatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nampak berjalan normal seperti biasa. Rencananya, BPN Prabowo-Sandiaga akan menyampaikan gugatan Pemilu hari ini.
Gedung Mahkamah Konstitusi (Foto: Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta -

KPU Sabu Raijua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) sependapat dengan KPU agar memenangkan Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. Alasannya, proses Pilbup sudah berjalan sesuai peraturan. Meski belakangan terungkap Orient selain berkewarganegaraan Indonesia, juga tercatat sebagai warga negara Amerika Serikat (AS).

"Seluruh rangkaian pemilihan Bupati, mulai dari tahap verifikasi sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Menyatakan secara sah dah mengikat secara hukum dalam tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Dalam eksepsi, menyatakan MK tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa Bupati Sabu Raijua," kata kuasa hukum KPU Sabu Raijua, Josua Victor dalam sidang di MK, Senin (15/3/2021).

Menurut KPU Sabu Raijua, permohonan penggugat tidak jelas. Penggugat yang dimaksud yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Nikodemus N Rihi Neke dan Yohanis Uly Kale.

"Sehingga sudah sepatutnya pemohon tidak dapat diterima," ujar Josua.

Sementara itu, kuasa hukum KPU Sabu Raijua lainnya, Sudwijayanti menyatakan proses pilkada sudah sesuai aturan sehingga tidak bisa dibatalkan. Proses Pilkada, kata dia, juga di bawah pengawasan Bawaslu.

"Proses dilakukan dengan asas kehati-hatian yang patut dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan di bawah pengawasan Bawaslu," tutur Sudwijayanti.

Lalu bagaimana sikap KPU Sabu Raijua dengan kasus kewarganegaraan AS atas calon Orient P Riwu Kore?

"Surat Bawaslu (Bukti T50) dan surat rekomendasi Bawaslu sudah ditindaklanjuti ke Disdukcapil Kota Kupang dan tidak ada bukti yang menyimpang (bukti 753-55). Surat Bawaslu Sabu Rajua perihal surat balasan Kedubes AS di Jakarta adalah surat pemberitahuan yang sangat terlambat," cetus Sudwijayanti.

Simak Video: Kemendagri Tunggu Kemenkum HAM soal Status WNA Bupati Sabu Raijua

[Gambas:Video 20detik]




(asp/mae)