BW Ngaku Senang KSP Tepis soal Brutalitas Era Jokowi Terkait KLB Demokrat

Haris Fadhil - detikNews
Sabtu, 13 Mar 2021 17:28 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra (kedua kiri) bersama kuasa hukum DPP Partai Demokrat Bambang Widjojanto (tengah) surat gugatan saat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat di Jakarta, Jumat (12/3/2021). DPP Partai Demokrat melakukan gugatan terkait dengan pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz
Bambang Widjojanto (kemeja putih). (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Jakarta -

Kantor Staf Presiden (KSP) menepis ucapan salah satu kuasa hukum Partai Demokrat (PD) Bambang Widjojanto (BW) soal brutalitas era Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika mengakomodasi kegiatan yang disebut Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat. BW mengaku senang KSP membantahnya.

"Kami senang bila benar KSP membuat pernyataan seperti di atas," kata BW saat dihubungi, Sabtu (13/3/2021).

BW mengklaim ada fakta yang tak dapat dibantah serta sudah dipahami oleh publik terkait KLB Partai Demokrat. Dia juga menyebut bantahan sering kali berarti konfirmasi atas kondisi yang sebaliknya.

"Tapi ada fakta yang tak dapat dibantah dan sudah dipahami oleh publik. Penyangkalan yang acap kali dilakukan justru bentuk konfirmasi sebaliknya, karena apa yang dinyatakan selalu saja bertentangan dengan apa yang dilakukan. Ada cukup banyak bukti untuk hal itu," ujar BW.

Sebelumnya, BW meminta pemerintah tak mengakomodasi pihak-pihak yang terlibat KLB Deli Serdang. Dia menilai ada brutalitas demokratif jika KLB diakomodasi pemerintah.

"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3).

Hal itu disampaikan BW saat mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bersama 12 kuasa hukum lain. Ketua Bamkostra DPP PD Herzaky Mahendra Putra menggandeng mereka dalam mengajukan gugatan.

BW menegaskan persoalan PD merupakan masalah bangsa yang serius. Dia mengingatkan masalah yang menimpa PD juga bisa terjadi terhadap partai lain.

KLB Partai Demokrat sendiri digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3). KLB tersebut menetapkan Kepala KSP, Moeldoko, sebagai Ketua Umum.

Pihak KSP pun menepis ucapan BW. Menurut KSP, ucapan BW itu terlalu jauh dan mengada-ada.

"Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada," kata Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dihubungi, Sabtu (13/3).

Simak video 'BW: Jika Moeldoko Cs Diakomodasi, Ini Brutalitas Era Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/idh)