DPRD Jambi Minta Pemprov Mutakhirkan DTKS Suku Anak Dalam

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 11 Mar 2021 17:04 WIB
Petugas memberikan bantuan sosial tunai kepada suku anak dalam di Sungai Terap, Desa Hajran,  Kabupaten Batang Hari, Jambi.
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Jakarta -

Menteri Sosial RI Tri Rismaharini meninjau proses perekaman data NIK e-KTP warga Suku Anak Dalam (SAD) di Desa Jelutih, Kecamatan Batin XXIV, Batanghari, Jambi. Ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan hak sipil Komunitas Adat Terpencil (KAT) bagi warga Suku Anak Dalam (SAD) yang akan terintegrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang turut mendampingi Risma mengapresiasi strategi jemput bola yang dilakukan Kemensos RI. Menurutnya dengan langsung melihat kondisi lapangan, pemerintah pusat dapat segera menemukan akar masalah dan memberikan alternatif solusinya.

"Saya lihat tadi Bu Risma udah sangat care dan solutif ya, beliau tadi menawarkan berbagai solusi, mulai dari internet, perlengkapan olah raga, komputer agar anak-anak SAD bisa menetap di satu tempat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (11/3/2021).

"Ada juga bantuan genset dan tenda. Sampai mendatangkan bank ke lokasi SAD, agar para penerima bansos mudah mencairkan bantuan," imbuhnya.

Untuk itu Edi mengharapkan agar semangat dari pemerintah pusat ini juga disambut dengan semangat yang sama oleh Pemprov Jambi. Menurutnya, perbaikan dan pemutakhiran data DTKS harus terus dilakukan oleh OPD terkait.

Di saat yang sama proses penyaluran bansos juga harus terus diawasi dan dievaluasi, khususnya terkait ketepatan waktu dan penerima.

"Sekarang tinggal di kita (Pemprov Jambi), bagaimana updating DTKS kita, harus terus mutakhir, harus terus dievaluasi, sampaikan apa adanya ke pusat, jadi kita juga bisa dapat bansos sesuai kebutuhan masyarakat kita," papar Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi ini.

Terakhir, Edi meminta pemerintah provinsi terus melakukan pemutakhiran data NIK dan pemilik e-KTP di provinsi Jambi. Sebab distribusi berbagai Bansos dari pemerintah pusat merujuk pada data NIK dan e-KTP.

"Jadi jangan ada lagi masyarakat Jambi yang sudah cukup umur, tapi belum punya e-KTP, Dinsosdukcapil juga harus jemput bola, jangan sampai ada omongan, nggak dapat bansos karena nggak punya e-KTP," pungkasnya.

(prf/ega)