.webp)
Seorang pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para legislator pun mempertanyakan sosok pejabat yang dipecat itu.
Kabar tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam paparannya, Luhut menyebut, pejabat tersebut dipecat lantaran persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (9/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Luhut tidak menjelaskan secara spesifik sosok pejabat perusahaan migas pelat merah itu. Dia juga tidak membeberkan waktu pasti pemecatan dan siapa pengganti pejabat tinggi Pertamina yang diberhentikan tersebut.
Luhut hanya menyampaikan bahwa pejabat tersebut sempat bertanya alasan pemecatan. Kala itu, kata Luhut,Jokowi beralasan pemecatan terkait dengan TKDN. Sebagai catatan, pemerintah memang tengah mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
"Kamu cek aja siapa yang diganti," ujar Luhut kepada peserta rapat.
Sebelum memberi informasi mengenai pemecatan itu, Luhut juga sempat menyebut Pertamina ngawur. Pasalnya, Pertamina masih mengimpor pipa yang sebenarnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri.
"Pertamina itu ngawur-nya minta ampun. Masih impor pipa, padahal sudah bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?" tuturnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sempat meninggung proyek pemerintah dan proyek BUMN yang masih menggunakan bahan-bahan impor.
Jokowi menegaskan bahwa dirinya selalu mengingatkan kementerian, lembaga dan BUMN untuk meningkatkan penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
"Komponen dalam negeri ini harus terus. Jangan sampai proyek-proyek pemerintah, proyek BUMN masih memakai barang-barang impor. Kalau itu bisa dikunci itu bisa menaikkan permintaan dalam negeri yang tidak kecil, gede banget," tuturnya dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional XVII HIPMI 2021 di Istana Bogor, Jumat (5/3/2021) lalu.
Simak video 'Luhut: Pertamina Ngawur, Ada Pejabat yang Dicopot Presiden Langsung':
Para legislator di Senayan pun menanggapi hal ini. Mereka mempertanyakan sosok pejabat yang dipecat itu:
PPP
PPP meminta agar nama pejabat tersebut diungkap ke publik.
"Sampai sekarang nama pejabatnya tinggi Pertamina itu belum diketahui, sebaiknya diungkap saja namanya, agar terang-benderang," kata Sekretaris PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).
Anggota Komisi VI DPR RI ini mengapresiasi Presiden Jokowi yang memecat pejabat tersebut. Menurutnya, pemecatan pejabat BUMN yang kinerjanya tidak benar dapat membawa dampak baik bagi Pertamina.
"Pemecatan pejabat yang tidak benar kinerjanya ini bisa membawa pengaruh baik untuk corporate action bagi Pertamina dan tentu perusahaan BUMN lainnya, agar berpikir ulang untuk mengambil keputusan-keputusan strategis yang bisa merugikan kepentingan nasional. Apalagi di dunia migas itu high risk high capital," ujarnya.
Gerindra
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengingatkan direksi Pertamina soal pengadaan pipa.
Andre awalnya mengatakan pergantian direksi atau komisaris di BUMN adalah kewenangan pemerintah. Andre menyebut UU Nomor 19 Tahun 2003 memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Menteri BUMN yang mewakili pemerintah.
"Yang ingin kami komentari di Komisi VI adalah pergantian itu berhubungan dengan dugaan pengadaan pipa di Pertamina seperti yang ada di berita-berita. Kami Komisi VI meminta Pertamina maupun pemerintah tentu memprioritaskan produk dalam negeri," ucap Andre saat dihubungi, Rabu (10/3/2021).
Meski demikian, Andre memberi catatan soal penggunaan pipa dalam negeri. Andre meminta keaslian produk dalam negeri benar-benar teruji.
"Tapi tentu produk dalam negeri itu benar-benar diproduksi di dalam negeri. Jangan sampai pipa itu diimpor, lalu distempel pabrik dalam negeri. Jangan sampai itu terjadi. Harganya juga harus masuk akal, jangan sampai harga dalam negeri tiga kali lebih tinggi dari harga impor," ucap Andre.
"Sekali lagi kita mendukung produk dalam negeri, kita mendukung sepenuhnya. Kami di Komisi VI, yang membawahi Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kepala BKPM, tentu mendukung sepenuhnya pemerintah ataupun Pertamina untuk memakai produk dalam negeri, apalagi itu sudah instruksi Presiden Jokowi," tegas Andre.
Andre tak ingin ada pipa yang diimpor lalu diaku-aku produk dalam negeri dengan stempel tertentu. Selain itu, dia menegaskan kembali agar harga pipa dalam negeri tidak mahal gila-gilaan.
"Jangan sampai pipa lokal ini harganya sampai tiga kali lipat daripada pipa impor yang menyebabkan cost Pertamina tinggi, nanti komisarisnya marah. Kenapa proyeknya mahal? Nanti dibilang lagi direksi markup, direksi maling. Kita minta harga pipa itu dibuka saja supaya rakyat juga tahu sehingga transparan," ucap Andre.
PKB
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meyakini pemecatan pejabat Pertamina dimaksud tetap dilakukan melalui RUPS.
"Nggak ada yang dipecat langsung oleh presiden. Karena itu, sebagai perusahaan, kan Pertamina tetap menggunakan mekanisme RUPS," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).
Faisol meyakini Presiden Jokowi tidak akan terlalu mencampuri urusan teknis BUMN. Menurutnya, Jokowi juga tidak akan mengurusi individu per individu di BUMN.
"Dan presiden tidak akan campur tangan sejauh itu ngurus teknis, kecuali memang memiliki, apa, perhatian khusus, terkait misalnya kemaslahatan masyarakat banyak atau memang ini program penugasan. Tapi saya kira tidak akan ngurus orang per orang seperti itu," ucapnya.
Lebih jauh, Faisol mengatakan sempat ada pergantian beberapa pejabat perusahaan BUMN. Namun ia menilai pergantian pejabat saat itu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Kan ada pergantian beberapa waktu yang lalu. Saya kira, mungkin yang dimaksud itu. Tapi semua sesuai mekanisme kok," ujarnya.
"Pergantian dalam perusahaan, apalagi dalam perusahaan dengan kaliber seperti Pertamina, adalah perusahaan yang biasa saja sebenarnya. Apalagi sekarang, apa, pemerintah, Kementerian BUMN khususnya, menginginkan ada percepatan-percepatan, sambil melihat ada beberapa isu mutakhir lah yang mungkin menjadi concern pemerintah mengenai bauran energi dan lain-lain," imbuhnya.
