.webp)
Seorang pejabat tinggi PT Pertamina (Persero) disebut dipecat langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza meyakini pemecatan pejabat Pertamina dimaksud tetap dilakukan melalui RUPS.
"Nggak ada yang dipecat langsung oleh presiden. Karena itu, sebagai perusahaan, kan Pertamina tetap menggunakan mekanisme RUPS," kata Faisol kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).
Faisol meyakini Presiden Jokowi tidak akan terlalu mencampuri urusan teknis BUMN. Menurutnya, Jokowi juga tidak akan mengurusi individu per individu di BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan presiden tidak akan campur tangan sejauh itu ngurus teknis, kecuali memang memiliki, apa, perhatian khusus, terkait misalnya kemaslahatan masyarakat banyak atau memang ini program penugasan. Tapi saya kira tidak akan ngurus orang per orang seperti itu," ucapnya.
Lebih jauh, Faisol mengatakan sempat ada pergantian beberapa pejabat perusahaan BUMN. Namun ia menilai pergantian pejabat saat itu dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada.
"Kan ada pergantian beberapa waktu yang lalu. Saya kira, mungkin yang dimaksud itu. Tapi semua sesuai mekanisme kok," ujarnya.
"Pergantian dalam perusahaan, apalagi dalam perusahaan dengan kaliber seperti Pertamina, adalah perusahaan yang biasa saja sebenarnya. Apalagi sekarang, apa, pemerintah, Kementerian BUMN khususnya, menginginkan ada percepatan-percepatan, sambil melihat ada beberapa isu mutakhir lah yang mungkin menjadi concern pemerintah mengenai bauran energi dan lain-lain," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan ada seorang pejabat Pertamina yang dikabarkan baru saja dipecat langsung oleh Presiden Jokowi. Luhut tidak menjelaskan secara spesifik sosok pejabat perusahaan migas pelat merah itu.
Dalam paparannya, Luhut menyatakan pejabat tersebut dipecat lantaran persoalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Luhut hanya menyampaikan bahwa pejabat tersebut sempat bertanya alasan pemecatan. Kala itu, kata Luhut,Jokowi beralasan pemecatan terkait dengan TKDN.
Sebagai catatan, pemerintah memang tengah mendorong kenaikan TKDN untuk menekan impor dan menjaga neraca perdagangan.
"Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung," ujar Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021 seperti dikutip dari CNNIndonesia, Selasa (9/3).
Simak Video "Luhut: Pertamina Ngawur, Ada Pejabat yang Dicopot Presiden Langsung":
