AHY Dikudeta, Ibas Bersuara

Round-Up

AHY Dikudeta, Ibas Bersuara

Tim detikco - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 21:56 WIB
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)
Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), foto diambil sebelum pandemi COVID-19. (Marlinda/detikcom)
Jakarta -

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikudeta dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, angkat bicara melawan pembajakan kepemimpinan partainya.

Ibas adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menilai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara itu cuma aksi klaim sepihak. Ketua Umum Demokrat yang dihasilkan lewat KLB itu, yakni Moeldoko, tentu tidak dianggapnya sebagai Ketum Demokrat yang perlu disahkan negara. Dia berprasangka baik kepada negara.

"Sebagai anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam keterangan tertulis, yang dilihat Rabu (10/3/2021).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Ibas dalam rapat koordinasi Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Selasa (9/3). KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, menurut Ibas, secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politikus yang berupaya mencederai demokrasi.

Masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan kegiatan atau proses demokrasi dengan aktivitas yang bersifat ilegal. KLB Demokrat, kata Ibas, cacat dan ilegal.

ADVERTISEMENT

"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini.

AHY dan Ibas Silaturahmi ke Jokowi di IstanaIbas dan AHY, foto diambil sebelum pandemi COVID-19. (Noval/detikcom)

Ibas ingin demokrasi tegak sesuai etika dan undang-undang yang sah. Dia mengajak semua pihak menyelamatkan demokrasi Indonesia.

"Bagi kami sih, ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: ayo kita selamatkan demokrasi," kata Ibas.

Selanjutnya, sikap pemerintah:

Ngomong-ngomong soal sikap pemerintah terhadap konflik ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) belum membuat keputusan apa-apa. Selasa (9/3) kemarin, Yasonna menyatakan belum menerima berkas yang diserahkan Demokrat kubu KLB yang menyatakan Moeldoko sebagai ketumnya.

"Belum, belum saya terima," kata Yasonna, kepada wartawan, Selasa (9/3) pukul 22.42 WIB.

Yasonna menegaskan pemerintah akan bertindak profesional terkait isu KLB Demokrat. Keputusan dibuat sesuai undang-undang.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dicatat," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno bertemu Menkumham Yasonna Laoly di Jakarta.Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Kemenparekraf)

Pada Senin (8/3), Partai Demokrat dengan dipimpin AHY sempat menyerahkan SK kepada Kemenkumham untuk membuktikan acara yang diklaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, ilegal. Saat penyerahan SK itu, AHY sempat berbincang langsung dengan Menkumham Yasonna Laoly.

Halaman 2 dari 2
(dnu/dnu)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads