.webp)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikudeta dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Sang adik, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, angkat bicara melawan pembajakan kepemimpinan partainya.
Ibas adalah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menilai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara itu cuma aksi klaim sepihak. Ketua Umum Demokrat yang dihasilkan lewat KLB itu, yakni Moeldoko, tentu tidak dianggapnya sebagai Ketum Demokrat yang perlu disahkan negara. Dia berprasangka baik kepada negara.
"Sebagai anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah," kata Ibas dalam keterangan tertulis, yang dilihat Rabu (10/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Ibas dalam rapat koordinasi Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Selasa (9/3). KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, menurut Ibas, secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politikus yang berupaya mencederai demokrasi.
Masyarakat dan pemerintah bisa dengan mudah membedakan kegiatan atau proses demokrasi dengan aktivitas yang bersifat ilegal. KLB Demokrat, kata Ibas, cacat dan ilegal.
"Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi," ujar Ketua Fraksi Demokrat DPR RI ini.
 Ibas dan AHY, foto diambil sebelum pandemi COVID-19. (Noval/detikcom) |
Baca juga: Ibas: Ayo Selamatkan Demokrasi! |
Ibas ingin demokrasi tegak sesuai etika dan undang-undang yang sah. Dia mengajak semua pihak menyelamatkan demokrasi Indonesia.
"Bagi kami sih, ada siang, ada malam. Tapi semangat kami tetap: ayo kita selamatkan demokrasi," kata Ibas.
Selanjutnya, sikap pemerintah:
Ngomong-ngomong soal sikap pemerintah terhadap konflik ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) belum membuat keputusan apa-apa. Selasa (9/3) kemarin, Yasonna menyatakan belum menerima berkas yang diserahkan Demokrat kubu KLB yang menyatakan Moeldoko sebagai ketumnya.
"Belum, belum saya terima," kata Yasonna, kepada wartawan, Selasa (9/3) pukul 22.42 WIB.
Yasonna menegaskan pemerintah akan bertindak profesional terkait isu KLB Demokrat. Keputusan dibuat sesuai undang-undang.
"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dicatat," kata Yasonna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).
 Menkumham Yasonna Laoly (Foto: Kemenparekraf) |
Pada Senin (8/3), Partai Demokrat dengan dipimpin AHY sempat menyerahkan SK kepada Kemenkumham untuk membuktikan acara yang diklaim KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, ilegal. Saat penyerahan SK itu, AHY sempat berbincang langsung dengan Menkumham Yasonna Laoly.
