Polisi ke Pendana Mafia Tanah di Jakpus: Serahkan Diri atau Ditangkap!

Rahmat Fathan - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 19:33 WIB
Polisi mengungkap identitas pendana mafia tanah di Kemayoran, Jakpus telah diketahui.
Polisi mengungkap identitas pendana mafia tanah di Kemayoran, Jakpus, telah diketahui. (Fathan/detikcom)
Jakarta -

Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang mendanai oknum pengacara dan preman mafia tanah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku yang berinisial AL tersebut diminta segera menyerahkan diri.

"Saya minta kepada oknum atau orang yang mendanai premanisme atau dugaan mafia tanah ini, segera menyerahkan diri. Saya ulangi, segera menyerahkan diri," ujar Wakapolres Metro Jakpus AKBP Setyo Koes Heriyanto di Polres Metro Jakpus, Rabu (10/3/2021).

Polisi mewanti-wanti pendana tersebut untuk kooperatif. Jika tidak, polisi akan mengambil langkah hukum.

"Kalau tidak, kami akan melakukan penangkapan. Itu pesan dari kami," ucapnya.

Dia menjelaskan pihaknya akan menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan warga. Polisi juga tidak akan memberi ruang terhadap mafia tanah.

"Jadi kami akan berlaku tegas, dengan komitmen kami zero premanisme di Jakpus. Apalagi terkait dugaan mafia tanah," ucapnya.

Di kesempatan sama, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Burhanuddin menjelaskan pihaknya telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus ini. Satu di antaranya pengacara berinisial ADS.

"Jadi proses penyelidikan dan penyidikan yang kami laksanakan secara maraton, sudah ada sembilan orang yang kami tetapkan sebagai tersangka, termasuk salah satunya oknum pengacara, karena melebihi tugas pokok yang bersangkutan dalam perkara ini," kata Burhanuddin.

Selain ADS, delapan tersangka lainnya adalah HK, EG, RK, MH, YB, WH, AS, dan LR. Mereka berperan sebagai preman yang melakukan tindakan intimidasi kepada warga.

Polisi juga turut mengamankan barang bukti berupa 3 lembar seng, balok kayu, 1 lembar papan bertulisan 'Tanah Ini Milik IKKI (Induk Koperasi Kopra Indonesia) Dikuasakan Kepada Antonius Djuang & Rekan', serta 4 buah bantal. Para tersangka akan dijerat Pasal 335 KUHP dengan ancaman 1 tahun penjara.

Tanggapan dari Martinus Yacobus

Pada 23 Maret 2021, redaksi detikcom mendapatkan hak jawab dari Martinus Yacobus mengenai artikel ini. Berikut penjelasan lengkap Martinus Yacobus lewat kuasa hukumnya Lembaga Hukum dan HAM PADMA Indonesia:

Perlu kami jelaskan dan luruskan, Kami mendukung upaya pemberantasan mafia tanah dan hukum harus ditegakkan. Namun perlu kehati-hatian dan pendalaman, tidak setiap sengketa tanah dikategorikan sebagai mafia tanah. Permasalahan tanah Bungkur Besar, Kemayoran sebenarnya tidak termasuk dalam kategori mafia tanah karena tidak ada pemalsuan dokumen pertanahan yang dilakukan oleh sindikat kejahatan. Status tanah tersebut sudah jelas yakni asset/kekayaan Jajasan Kopra, yang mana Induk Koperasi Koperasi Indonesia(IKKI) sempat berperkara dengan Kementerian Perdagangan sampai ke tingkat kasasi terkait kepemilikan aset dan Putusan dari Mahkammah Agung No.3475.K/Pdt 1987, yang pada intinya menyatakan sah bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.567 yang terletak di Jl. Bungur Besar No. 54 Jakarta Pusat merupakan milik INDUK KOPERASI KOPRA INDONESIA (IKKI).

Martinus Yacobus adalah salah satu pengurus Induk Koperasi Kopra Indonesia yang mempunyai kaitan erat dengan asset/kekayaan IKKI.

Pemberi kuasa adalah Martinus Yacobus, merupakan Pengurus Induk Koperasi Kopra Indonesia. Posisi dalam kepengurusan ini dikuatkan dalam Berita Acara Induk Koperasi Kopra Indonesia No.2.05 tanggal 27 Juni 2013 di hadapan Notaris Hajah Roro Windrati Nur Asmoro Edy, tercantum susunan Kepengurusan Sementara Induk Koperasi Kopra Indonesia:

Ketua: Tuan Doktorandus Marthin Dominggus Weeflaar (Sudah meninggal)
Sekretaris: Tuan Martinus Yacobus
Bendahara: Tuan Abraham Sahusilawane

Selanjutnya pada 4 Juni 2020, Kementerian ATR/BPN menyampaikan surat No. HP.03.03/1097.31.71/01/2020 kepada Martinus Yacobus sebagai pihak 'yang berkepentingan' terkait informasi Keterangan Tanah (Terlampir).Selain itu berdasarkan surat kuasa No.007/SK/IV/IKKI/2014, yang ditandatangani oleh Drs. Marthin D. Weeflaar, memberi kuasa kepada Martinus Yacobus sebagai sekretaris IKKI untuk menegosiasi, menjual serta menerima uang keseriusan atau tanda jadi atas tanah tersebut. Demikian juga surat tanda laporan kehilangan kerusakan barang-barang, surat-surat No.775/B/II/Restro Jakpus tanggal 6 Februari 2017 mencantumkan Martinus Yacobus sebagai ketua Induk Koperasi Kopra Indonesia (Terlampir).

Adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengurus untuk bertanggungjawab atas permasalahan yang muncul di antaranya terkait asset IKKI. Hal ini ditegaskan dalam Akta Perobahan Anggaran Dasar Induk Koperasi Kopra Indonesia, 12 Feberuari 1973, Bab VII Tentang Hak dan Kewajiban Pengurus, pasal 9, ayat 5, berbunyi: "Sambil menunggu pengesahan Rapat Anggota berikutnya Pengurus dapat mengambil kebijaksanaan yang belum diputuskan oleh Rapat Anggota".

Sehingga sebagai Pengurus IKKI, Martinus Yacobus memberikan kuasa kepada seorang pengacara adalah sah secara hukum. Jadi tidak tepat dikatakan permasalahan tanah Bungur Besar, Kemayoran disebut dan dikategorikan sebagai permasalahan mafiah tanah.

Tanggapan Redaksi:

Mengenai pernyataan pihak Martinus Yacobus dalam hak jawab dan hak koreksi yang dikirimkan ke redaksi bahwa judul 'Pendana Mafia Tanah' dalam artikel di detikcom yang dianggap tak berdasar, redaksi detikcom dapat memastikan bahwa judul tersebut bersumber dan sesuai dengan pernyataan kepolisian yang dimuat dalam alinea kedua.

Selain itu, dapat dipastikan bahwa dalam artikel yang dipersoalkan, sama sekali tidak disebutkan mengenai pihak-pihak yang disebut sebagai 'pendana mafia tanah' termasuk nama Martinus Yacobus.

Hak jawab Martinus Yacobus ini juga sudah dimuat dalam artikel mandiri yang dapat diakses DI SINI.

(mea/mea)