Jaksa Agung Bicara soal Restorative Justice di Kongres PBB

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 13:02 WIB
Jaksa Agung ST Burhanuddin bicara terkait kasus Jiwasraya. Kasus itu pun kini tengah dalam tahap penyidikan dan diduga mengarah pada tindak pidana korupsi.
Jaksa Agung ST Burhanuddin (Grandyos Zafna/detikcom)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin berbicara terkait restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia pada Kongres PBB ke-14 di Kyoto Jepang yang diikuti secara virtual. ST Burhanuddin menyampaikan terkait pendekatan restorative justice dari mulai penyelidikan hingga putusan pengadilan.

"Sejalan dengan 3 prioritas utama Agenda Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, Indonesia telah mengimplementasikan langkah-langkah penegakkan hukum secara adil yang memberikan perlindungan baik pada anak-anak dan perempuan dalam berbagai bentuk, baik sebagai pelaku, korban, dan saksi," kata Burhanuddin dalam penyampaian intervensinya secara virtual, seperti disampaikan Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Burhanuddin menyampaikan sambutannya pada salah satu sesi utama sesi ke-14 Kongres PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, yang mengusung tema 'Integrated Approaches to Challenges Facing the Criminal Justice System'.

Burhanuddin menyampaikan metode restorative justice dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan. Burhanuddin menyebut restorative justice dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan serta menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Kemudian terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Burhanuddin menyebut sistem peradilan pidana Indonesia menyediakan akses keadilan bagi perempuan dan anak-anak melalui larangan praktik yang mengarah pada diskriminasi. Selain itu, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan medis, dan hukum di semua tahap proses peradilan.

Selanjutnya, khusus untuk perolehan pernyataan saksi anak-anak, telah dilakukan pendekatan melalui pernyataan yang direkam untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan perlindungan psikologis anak-anak.

"Inovasi sistem peradilan pidana memerlukan dukungan dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Berbagai pengalaman dan best practices serta pelatihan dan peningkatan kapasitas merupakan kunci untuk maju," ujar Burhanuddin.

Adapun pembahasan pada sesi utama berfokus pada pendekatan yang dilakukan negara-negara terhadap penanganan tantangan yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan partisipasi pejabat tinggi dari berbagai negara PBB untuk mengikuti pertemuan tersebut secara virtual.

Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah delegasi dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, BNPT, Polri, BNN, Mahkamah Agung, KBRI Tokyo, serta KBRI/PTRI Wina.

Lihat juga Video: Pernyataan Mahfud soal Restorative Justice Kasus Perkosaan Tuai Kritik

[Gambas:Video 20detik]

(yld/dhn)