Jejak Djan Faridz di Perpecahan PPP hingga Kini Jadi Wanhor

Jejak Djan Faridz di Perpecahan PPP hingga Kini Jadi Wanhor

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 12:27 WIB
Politikus PPP Djan Faridz membesuk terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Djan mengaku kangen pada Novanto.
Djan Faridz (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Djan Faridz, penggagas PPP kubu muktamar Jakarta, menjadi pengurus Majelis Kehormatan PPP. Sebelumnya, Djan diketahui pernah menjadi Ketum PPP versi muktamar Jakarta.

Sebagaimana yang dirangkum detikcom, Rabu (10/3/2021), Djan merupakan salah satu aktor dari dualisme kepemimpinan di tubuh PPP.

Pada 2 November 2014, Djan Faridz terpilih menjadi Ketum PPP menggantikan Suryadharma Ali. Padahal di satu sisi ada pula muktamar PPP di Surabaya yang memenangkan Rohamurmuziy sebagai Ketum PPP.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menkumham mengembalikan kepengurusan PPP ke hasil muktamar VII Bandung.

Kemudian terjadi muktamar islah 2016. Namun Djan Faridz menggugat dan menang di tingkat PTUN. Namun di PTUN dan Kasasi MA, Djan faridz kalah.

ADVERTISEMENT

Kendati demikian, pada 2018 Djan Faridz mengundurkan diri sebagai Ketum PPP. Djan resmi melayangkan surat pengunduran diri pada Rapat Pleno PPP Muktamar Jakarta yang digelar pada 29 Juli 2018.

Posisi Djan Faridz kemudian digantikan oleh Humphrey Djemat. Keputusan tersebut diambil melalui pembahasan yang panjang dalam rapat pleno.

Djan Faridz pun lama tak terdengar. Sampai pada akhirnya, PPP memutuskan untuk islah Desember 2019 saat kepemimpinan kubu Romi dipimpin oleh Suharso Monoarfa.

Kini, Djan Faridz menjadi anggota majelis kehormatan PPP yang dikomandoi Zarkasih Nur. Bersama Djan Faridz tergabung KH Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi, dan Hasrul Azwar. Lampiran keputusan Menkum HAM ini bernomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tertanggal 4 Maret 2021.

Lihat juga video 'Respons JK, PPP: Pak JK Ajak Semua Introspeksi Termasuk Penegak Hukum':

[Gambas:Video 20detik]


Wasekjen PPP Idy Muzayyad menyebut SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan organisasi. SK kepengurusan PPP tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham, Cahyo R Muzar, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP Arwani Thomafi yang didampingi Idy Muzayyad.

Susunan kepengurusan DPP PPP tersebut merangkul semua elemen baik elemen fusi partai, ormas keagamaan dan lainnya.

"PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia dengan bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten dan kreatif," ujarnya dilansir Antara.

Dia mengatakan susunan kepengurusan baru tersebut lebih ramping dan mengombinasikan antara pengurus lama dan kader-kader muda yang inovatif. Hal itu agar PPP bisa berjuang bersama-sama membesarkan partai.

"Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang. Banyak tokoh potensial kembali untuk membesarkan partai Ka'bah ini seperti Musthofa Aqil Sirodj, Mardiono, Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, dan tokoh lainnya yang mendapatkan posisi strategis di partai," tuturnya.

Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads