Round-Up

4 Fakta Terbaru soal Kasus Korupsi Lahan yang Jerat Dirut Sarana Jaya

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 10 Mar 2021 06:45 WIB
Gedung baru KPK
Dokumentasi KPK (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

1. KPK Terus Kumpulkan Bukti

KPK belum mengungkap terang perkara ini. Sejauh ini Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku bila penyidik masih mengumpulkan bukti.

"Pengumpulan bukti akan terus dilakukan, saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan dugaan TPK (tindak pidana korupsi) terkait pengadaan tanah di Munjul Kelurahan Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur," kata Ali saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Ali mengatakan pihak KPK belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait lahan tersebut. Menurutnya, pihak KPK akan segera memberitahukan terkait konstruksi perkara, alat bukti hingga para tersangka yang terlibat.

"Pada waktunya KPK pasti akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya dan akan dijelaskan siapa yang telah di tetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ucapnya.

2. Penggeledahan di 3 Lokasi

Penyidik KPK ternyata kembali melakukan penggeledahan terkait kasus itu. Total ada 3 lokasi yang digeledah.

Tiga lokasi yang digeledah adalah Kantor PT Adonara Propertindo di Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Gedung Sarana Jaya, Jakarta Pusat, dan rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini.

"Dari beberapa lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali kepada wartawan Selasa (9/3).

Ali mengatakan bukti-bukti yang diamankan tersebut akan dilakukan validasi dan verifikasi. KPK menyita dokumen tersebut untuk menjadi bagian dalam berkas perkara penyidikan dimaksud.

"Tim penyidik KPK saat ini masih terus mengumpulkan dan melengkapi bukti-bukti terkait penyidikan dugaan TPK pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019," ucap Ali.

3. Peruntukan Lahan Belum Diketahui

Sempat muncul dugaan dari DPRD DKI Jakarta bila pembelian lahan itu untuk program rumah DP 0 rupiah. Namun belakangan Ali memberikan penjelasan perihal pengadaan lahan itu. Menurutnya, belum ada rencana jelas terkait peruntukan lahan tersebut.

"Terkait pengadaan tanah Munjul, Cipayung sejauh ini data yang kami peroleh pengadaan tanah tersebut untuk bank tanah Provinsi DKI Jakarta," ucap Ali kepada wartawan, Selasa (9/3/2021).

"Jadi belum ada rencana peruntukannya," imbuh Ali.

Diketahui Perumda Pembangunan Sarana Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang menunjang kinerja Pemprov DKI Jakarta. Dicek di situs resminya pada sarana-jaya.co.id disebutkan perusahaan itu melakukan kegiatan di bidang penyediaan tanah, pembangunan perumahan, bangunan umum, kawasan industri serta sarana-prasarana.



"Selain itu, dengan dipercayanya Sarana Jaya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp 0, serta untuk menunjang visi-misi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengembangkan kawasan-kawasan perkotaan yang bersifat modern, maka diperlukan penambahan modal dasar serta perluasan fungsi dan peranan serta kemampuan pelaksanaan yang dilandasi suatu landasan hukum yang kuat yang berkaitan langsung terhadap Sarana Jaya," demikian tertuang dalam penjelasan profil perusahaan itu.

4. Wagub DKI Ungkap Pihak Lain

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ikut angkat bicara perihal kasus ini. Apa katanya?

Ahmad Riza awalnya ditanya mengenai apakah ada pihak lain di Pemprov DKI yang terlibat kasus yang sedang diusut KPK ini. Sepengetahuan Ahmad Riza, pihak yang terlibat selain Yoory adalah pemilik lahan dan sebuah perusahaan.

"Sejauh ini yang kami ketahui baru Pak Yorry dari pihak PT Sarana Jaya, pemilik tanah, kemudian perusahaan pemilik tanah," kata Ahmad Riza di Balai Kota, Senin (8/3/2021) malam.

"Yang lainnya kami belum tahu, silakan tanya Biro Hukum dan KPK," sambungnya.

Halaman

(dhn/dhn)