Pemprov DKI Kalah Sengketa soal Informasi Banjir, Wagub: Beda Persepsi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 18:25 WIB
Pasir Cipulir juga terendam banjir, Sabtu (21/2/2021). Banjir disebabkan oleh meluapkan Kali Pesanggrahan.
Ilustrasi Pasar Cipulir terendam banjir, Sabtu (21/2/2021). (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

LBH Jakarta menang dalam sengketa informasi publik melawan Pemprov DKI Jakarta terkait penanggulangan banjir. Pemprov juga disebut tidak memberikan 3 dari 20 informasi yang diminta LBH Jakarta. Bagaimana respons Pemprov DKI?

"Kami menghormati keputusan pengadilan. Perlu diketahui, dari 20 yang ditanya LBH, sesungguhnya sudah kami jawab. Namun ada tiga pertanyaan yang bukan tidak terjawab, tapi perbedaan persepsi," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).

Lebih lanjut Riza menerangkan, pada dasarnya, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi melengkapi tiga dokumen tersebut. Salah satunya poin yang disebut LBH Jakarta tidak dibuka informasinya terkait ganti rugi kepada masyarakat terdampak banjir.

Riza menuturkan, meski hak warga diatur melalui UU, Riza menilai warga tak bisa serta merta menuntut pemerintah untuk memberikan uang ganti rugi.

"Negara bertanggung jawab atas fakir miskin. Negara bertanggung jawab dengan pendidikan. Kalau belum semua, apa mau tuntut negara untuk ganti rugi? Yang penting semua masyarakat kita lihat komitmen, konsistensi, dan upaya yang dilakukan. Mengarah ke situ, tidak seperti membalikkan tangan," tegasnya.

Politikus Gerindra ini menyatakan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyejahterakan masyarakat. Namun semua itu butuh proses.

"Masyarakat bisa mendapatkan perumahan semua, hidup layak semua, termasuk tidak semua masyarakat bisa terbebas banjir. Banjir tidak cuma di Jakarta, di Indonesia, bahkan di dunia ada banjir. Terus kita mau nuntut ke pemerintah, provinsi, kabupaten? Karena ada banjir harus ganti rugi? Tidak seperti itu. Namun kami bertanggung jawab memberikan pelayanan evakuasi pencegahan dengan program banjir, termasuk memberikan bansos dan lain-lain," jelasnya.

Sebelumnya, LBH menyebut ada tiga informasi publik yang tidak diberikan oleh PPID Pemprov DKI Jakarta, yakni:

1. Dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi pemenuhan standar pelayanan minimum penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana banjir.
2. Dokumen yang menjelaskan dampak sosial dan ekonomi bagi korban banjir.
3. Dokumen yang menjelaskan ganti kerugian yang diberikan bagi masyarakat yang mengalami kerugian pascabanjir.

Padahal, menurut LBH Jakarta, permintaan 20 informasi tersebut didasari mekanisme penanggulangan bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.

Namun LBH Jakarta menyebut Pemprov DKI justru berdalih telah memberikan seluruh informasi publik yang diminta. Pemprov DKI juga disebut meminta LBH Jakarta meminta informasi publik sejak awal diajukan dengan mekanisme permohonan data riset.

Selain itu, LBH Jakarta mengatakan, Pemprov DKI bahkan meminta pihaknya menerima saja informasi publik yang diberikan jika memang memiliki kebutuhan untuk melakukan riset dan advokasi.

Dalil itu pun ditolak majelis komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Majelis komisioner menyatakan informasi publik yang dimohonkan dikategorikan sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta dan berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Selain itu, majelis komisioner membantah dengan tegas dalil Pemprov DKI Jakarta dengan menyatakan bahwa permohonan informasi harus diajukan melalui mekanisme riset. Sebab, sejak awal Pemprov DKI Jakarta tidak menyatakan hal tersebut, bahkan memberikan 17 dari 20 butir informasi publik yang dimohonkan.

Sengketa informasi publik ini diajukan LBH Jakarta pada 17 Januari 2020. Sengketa ini kemudian diputus Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada 4 Maret 2021.

(idn/idn)