Awal Mula Rumah DP Nol Rupiah hingga Pengadaan Lahan Jadi Perkara di KPK

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 09 Mar 2021 09:17 WIB
sarana jaya
Lahan di Pondok Ranggon yang pengadaannya diduga berkaitan dengan kasus korupsi di KPK. (Rahmat Fathan/detikcom)
Jakarta -

Program rumah DP nol rupiah atau Rp 0 menjadi salah satu janji andalan Anies Baswedan-Sandiaga Uno saat bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Kini, pengadaan lahan untuk program tersebut tersandung perkara dugaan korupsi di KPK.

Setelah terpilih, Sandiaga, yang kala itu menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengatakan warga DKI memiliki kesempatan untuk memiliki rumah lewat program rumah DP nol rupiah. Dia mengatakan warga tak lagi menjadi penyewa.

"Rumah DP nol rupiah itu sangat menarik karena memberi kesempatan kepada masyarakat untuk yang kita sebut bisa upward. Naik dari yang semula hanya bisa ngontrak jadi bisa memiliki," kata Sandiaga dalam acara Blak-blakan Anies dan Sandiaga di Markas detikcom, Kamis (5/4/2017).

Sandi mengatakan rumah dengan DP nol rupiah tersebut berbentuk rumah susun. Nantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menalangi uang muka (down payment). Masyarakat tidak perlu membayar DP.

Pemohon program disyaratkan menabung Rp 2,5 juta per bulan selama 6 bulan. Hal itu untuk memastikan bahwa pemohon benar-benar memiliki kesanggupan membayar cicilan selama masa KPR.

"Jadi fokus kita di hunian vertikal (rumah susun) di tanah-tanah Pemprov. Itu yang kita arahkan, terutama di lima wilayah. Fokusnya di tanah Pemprov yang selama ini tidak terutilisasi (menganggur)," ucapnya.

Rumah DP Nol Rupiah untuk Warga Berpenghasilan Rp 7 juta

Meski program tersebut terkesan murah dengan embel-embel 'Rumah DP nol rupiah', rupanya program yang digagas pasangan Anies-Sandi itu untuk warga yang memiliki penghasilan Rp 7 juta hingga Rp 10 juta.

"Yang partisipasi harus yang punya pendapatan atau penghasilan tertentu sehingga mereka bisa membayar cicilannya. Ini lagi dihitung ya, ancar-ancarnya antara Rp 7 sampai 10 juta," kata Sandiaga saat ditemui di Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan III, Petak Sembilan No 19, Glodok, Jakarta Barat, Rabu (12/7/2017).

Selain itu, Anies menjelaskan skema penghasilan DP nol rupiah ada di website Jakartamajubersama.com. Baginya program tersebut bukan lagi kampanye.

"Anda baca di Jakarta Maju Bersama, jangan sekadar gunakan statement saja. Tetapi rujuk dokumen tertulis, di situ ada (skema penghasilan). Ini bukan masa kampanye, kami akan langsung laksanakan," ujar Anies seusai acara Halalbihalal di kantor DPD Demokrat, Jalan Bampu Apus Raya No 9, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu (15/7/2017).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi ini groundbreaking rumah DP Rp 0 Nuansa Cilangkap di Cilangkap, Jakarta Timur.Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pagi ini groundbreaking rumah DP nol rupiah Nuansa Cilangkap di Cilangkap, Jakarta Timur. (Trio Hamdani/detikcom)

Anies menegaskan progam DP nol rupiah bukan isapan jempol. Dia mengklaim banyak perusahaan properti yang berminat menyelenggarakan progamnya.

"Di kampanye kritiknya sangat luar biasa, seakan-akan enggak mungkin dilakukan. Tapi nyatanya, sekarang berbagai perusahaan-perusahaan private properties sudah selenggarakan DP nol rupiah. Jadi DP nol rupiah ini memungkinkan bisa dijalankan, dan sudah terbukti dijalankan di berbagai negara. Jakarta kita lakukan hal sama," paparnya.

Anies meminta masyarakat tidak membuat spekulasi atau membuat opini. Sebab, kajian DP nol rupiah sudah dijelaskan di situs kampanye.

Peletakan batu pertama, simak di halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3