Perlu Pendidikan Politik TNI untuk Bahas Hak Pilih

Jakarta - Wacana tentang hak pilih TNI terus dikaji. Bahkan, tak menutup kemungkinan dalam 2-3 tahun ke depan TNI akan melakukan terobosan baru untuk hal ini. Salah satunya, TNI melakukan pendidikan politik kepada prajurit agar lebih bersikap dewasa."Sikap TNI adalah dalam 2 sampai 3 tahun ke depan, kita akan mengadakan pengkajian ke dalam internal TNI tentang tingkat kedewasaan prajurit, perlu sosialisasi, Mungin semacam ada pendidikan politik khusus menyangkut hal ini, tapi tidak terkait soal pendidikan politik harus memiliki partai atau kampanye," kata Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto usai rapat Pimpinan TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakata Timur, Senin (27/2/2006).Lebih lanjut Panglima mengatakan, dari kajian internal tersebut ada dua arah yang akan dituju, apabila anggota TNI secara individu boleh memilih harus ada batasan, norma dan aturan pelaksanaannya nanti. Juga hasilnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR sendiri."Oleh karena itu kita berharap, kalau aturan ke dalam TNI diciptakan, itu adalah hal yang bagus," kataya.Panglima sendiri mengatakan, dirinya tidak mengatakan anggota TNI bisa memilih pada tahun 2009 atau 2014. "TNI belum bisa menentukan, karena yang menentukan adalah pemerintah dan DPR," tuturnya.Panglima menambahkan, wacana yang berkembang saat ini di masyarakat, baik politikus, para cendikiawan dan mantan TNI sendiri selalu terkait soal hak pilih ini. Dan ini menunjukan perhatian masyarakat cukup tinggi. "Ini harus diambil positifnya bahwa TNI tidak ingin dijadikan alat kekuasaan, TNI harus tetap netral dalam proses pemilu legislatif dan pemilihan presiden," jelasnya. (ahm/)