.webp)
Frasa agama tidak ada dalam draf visi Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta pemerintah tidak alergi dengan frasa agama.
"Itu yang kami juga tegur kepada pemerintah. Janganlah terlalu alergi dengan frasa agama. Karena agama itu adalah bagian daripada proses kehidupan dan berkehidupan di Indonesia. Selalu itu ada nilai-nilai agama," ujar Dede kepada wartawan, Senin (8/3/2021).
Politikus Partai Demokrat ini kemudian menyoroti sila pertama Pancasila yang menyebut Ketuhanan yang Maha Esa. Ia pun menilai frasa agama harus tetap ditulis di draf Peta Jalan Pendidikan namun tidak boleh merujuk ke satu agama tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita menganggap agama harus tetap ditulis frasa agama itu. Walaupun mungkin lebih kepada konteksnya misalnya sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi bukan menunjukkan kepada eksistensi agama tertentu tapi agama sebagai sila Ketuhanan Yang Maha Esa," ujarnya.
Dede Yusuf pun tetap akan mengusulkan adanya frasa agama dalam draf soal isi visi dari Peta Jalan Pendidikan. Menurutnya, hal ini akan diperdebatkan di dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR.
"Jadi kami Komisi X tetap meminta rasa agama itu harus ada. Hanya penempatannya adalah pada posisi-posisi mislanya menimbang, gitu. Jadi rasanya kita juga akan protes soal ini," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, PP Muhammadiyah menyoroti draf visi pendidikan 2035 dalam Peta Jalan Pendidikan RI yang berbunyi, 'Visi Pendidikan Indonesia 2035. Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila'.
PP Muhammadiyah menyoroti pihak penyusun draf Peta Jalan Pendidikan itu. Ketum PP Muhammdiyah, Haedar Nashir, menyebut hilangnya frasa 'agama' itu adalah hal yang serius.
"Jadi inilah yang sering mengundang tanya, ini tim perumusnya alpa, sengaja, atau memang ada pikiran lain sehingga agama menjadi hilang. Nah, problem ini adalah problem yang serius menurut saya yang perlu dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Agar kita berpikir bukan dari aspek priomordial, tapi berpikir secara konstitusional, karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam Pasal 31," kata Haedar Nashir dalam rilis di laman resmi Muhammdiyah yang dilihat detikcom, Minggu (7/3).
Dalam kesempatan terpisah, Kemendikbud merespons kritikan tersebut. Kemendikbud mengatakan draf Peta Jalan Pendidikan itu akan terus disempurnakan.
"Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemendikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Jumeri, kepada wartawan, Minggu (7/3).
Simak juga video 'Heboh Isu Mata Pelajaran Sejarah Akan Dihapus, Ini Penjelasannya':
