.webp)
Sejumlah pihak menyoroti hilangnya frasa 'agama' dalam draf Peta Jalan Pendidikan Indonesia tahun 2020-2035, di bagian visi pendidikan 2035. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan penjelasan.
"Saat ini status Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020-2035 oleh Kemdikbud masih berupa rancangan yang terus disempurnakan dengan mendengar dan menampung masukan serta kritik membangun dari berbagai pihak dengan semangat yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan untuk generasi penerus bangsa," kata Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemdikbud, Jumeri kepada wartawan, Minggu (7/3/2021).
Jumeri mengatakan hingga saat ini pihaknya masih melakukan pembahasan mengenai peta jalan pendidikan ini. Dia menyebut Kemendikbud masih terus mematangkan konsep dengan berbagai pihak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedang dimatangkan dengan masukan berbagai pihak," katanya.
Kemendikbud mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih atas masukan mengenai peta pendidikan itu. Jumeri menyebut pihaknya akan menyampaikan mengenai penyusunan peta pembelajaran itu.
"Kemendikbud menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas atensi berbagai kalangan demi penyempurnaan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 ini dan akan terus menyampaikan perkembangan terkait penyusunannya," jelasnya.
Tonton juga Video "Nadiem: Sekolah Tak Boleh Buat Aturan Pakaian Kekhususan Agama Tertentu":
Sebelumnya sejumlah pihak menyoroti tidak adanya frasa 'agama' dalam draf peta jalan pendidikan Indonesia tahun 2035. Berikut isi visi tersebut:
"Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila," demikian bunyi visi pendidikan tersebut.
PP Muhammadiyah menyoroti pihak penyusun draf peta jalan pendidikan itu. Ketum PP Muhammdiyah, Haedar Nashir, menyebut hilangnya frasa 'agama' itu adalah hal yang serius.
"Jadi inilah yang sering mengundang tanya, ini tim perumusnya alpa, sengaja, atau memang ada pikiran lain sehingga agama menjadi hilang. Nah, problem ini adalah problem yang serius menurut saya yang perlu dijadikan masukan penting bagi pemerintah. Agar kita berpikir bukan dari aspek priomordial, tapi berpikir secara konstitusional, karena itu sudah tertera langsung tanpa perlu interpretasi di dalam Pasal 31," kata Haedar Nashir dalam rilis di laman resmi Muhammdiyah yang dilihat detikcom, Minggu (7/3).
"Jika aman tidak ada masalah, tapi jika ada problem berarti kita mengawetkan sampai dua puluh tahun ke depan," imbuh Haedar.
MUI juga mengkritisi terkait hal itu. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, KH Abdullah Jaidi menyayangkan hilangnya frasa agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional.
"Pada hakekatnya, MUI, menyoroti berkenaan dengan Peta Pendidikan 2020/2035, yang hanya menyebut faktor akhlak dan budaya. Artinya, faktor agama tidak disebutkan. Padahal itu hal esensial. Kenapa? Bahwa yang namanya akhlak itu adalah bagian dari tuntutan agama. Pengajaran agama, di dalam ada akhlak, kewajiban, itu bagian dan menjiwai sila pertama Pancasila (ketuhanan)," ucap Jaidi saat dihubungi, Minggu (7/3).
