Sempurnakan Reformasi Pendidikan, Nadiem Giatkan Lagi Sekolah Penggerak

Erika Dyah - detikNews
Rabu, 03 Feb 2021 10:56 WIB
Nadiem Makarim
Foto: Erika Dyah
Jakarta -

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) baru-baru ini telah meluncurkan Merdeka Belajar Episode 7 bertajuk program Sekolah Penggerak. Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memaparkan program Sekolah Penggerak merupakan katalis untuk mewujudkan visi reformasi pendidikan Indonesia.

Melalui program ini, Kemendikbud akan berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik melalui enam Profil Pelajar Pancasila.

"Program ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebhinekaan global," ujar Nadiem dalam Peluncuran Merdeka Belajar Episode 7 secara virtual, Senin (1/2/2021).

Nadiem menambahkan program semacam ini tidak hanya ada di Indonesia, semua sekolah di dunia banyak yang sedang mengalami transformasi pada output pembelajaran yang lebih esensial dan fundamental. Transformasi tersebut dapat diawali dari poin terpenting yaitu peningkatan SDM.

"Ini tidak ada substitusinya. Semua transformasi pendidikan ujung-ujungnya adalah kualitas kependidikan maka harus dilakukan intervensi pada seluruh elemen secara serentak," terang Nadiem.

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan fokus pengembangan SDM sekolah pada program Sekolah Penggerak meliputi siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas siswa akan diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan.

"Melalui pembelajaran yang berpusat pada murid, kita akan ciptakan perencanaan program dan anggaran yang berbasis pada refleksi diri, refleksi guru, sehingga terjadi perbaikan pada pembelajaran dan sekolah melakukan pengimbasan," ungkap Nadiem.

Nadiem menilai program Sekolah Penggerak sebagai penyempurnaan dari transformasi program sekolah sebelumnya. Ia pun melihat perbedaan dari transformasi ini, yaitu adanya kolaborasi antara Kemendikbud dengan pemerintah daerah (pemda). Menurut Nadiem, komitmen antara pusat dan Pemda menjadi kunci utama dalam program ini.

Tak hanya itu, Nadiem menilai perlunya penerapan intervensi secara holistik dalam pelaksanaan Sekolah Penggerak.

"Intervensi ini dilakukan secara holistik mulai dari SDM, pembelajaran, perencanaan belajar, digitalisasi penerapan teknologi, serta pendampingan pemerintah daerah. Semua variabel ini akan dikeroyok untuk mewujudkan transformasi sekolah," ungkap Nadiem.

Ia pun merinci lima intervensi yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan Sekolah Penggerak antara lain,

1. Pendampingan konsultatif dan asimetris

Kemendikbud melalui unit pelaksana teknis (UPT) di masing-masing provinsi akan memberikan pendampingan bagi Pemda provinsi dan kabupaten/kota dalam perencanaan program Sekolah Penggerak. Pendampingan ini akan dilakukan selama implementasi program, seperti memfasilitasi pemda dalam melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait hingga mencarikan solusi jika terjadi kendala di lapangan.

2. Penguatan terhadap SDM

Penguatan ini dilakukan dengan melibatkan kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik, dan guru. Bentuk penguatan tersebut meliputi pelatihan dan pendampingan intensif (coaching one to one) dengan pelatih ahli yang disediakan oleh Kemendikbud.

3. Pembelajaran dengan paradigma baru

Kemendikbud akan merancang pembelajaran berdasarkan prinsip yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya.

4. Perencanaan berbasis data

Intervensi ini akan menitikberatkan pada manajemen berbasis sekolah di mana yang dilakukan berdasarkan refleksi diri satuan pendidikan.

5. Digitalisasi sekolah

Penggunaan berbagai platform digital yang mengurangi kompleksitas, meningkatkan efisiensi, menambah inspirasi, dan pendekatan yang disesuaikan.

Nadiem menegaskan ruang lingkup program Sekolah Penggerak mencakup seluruh kategori sekolah, baik negeri dan swasta. Ia bahkan menggarisbawahi tidak akan memilih sekolah unggulan.

"Dalam sekolah penggerak, tidak ada yang namanya sekolah unggulan, tidak ada yang mengubah input, tetapi mengubah proses pembelajaran dan meningkatkan kapasitas SDM," tuturnya.

Lebih lanjut Nadiem menjelaskan pendampingan SDM ini akan dilakukan selama tiga tahun ajaran, kemudian sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Menurutnya, tujuan besar program ini adalah kemudian terintegrasi dengan ekosistem seluruh sekolah di Indonesia.

"Penting digarisbawahi kita tidak akan memilih sekolah-sekolah unggulan, karena sukses dari program ini bukanlah secara absolut sebuah sekolah menjadi yang terbaik tapi kunci dari program ini adalah perubahan pada budaya proses belajar dan kemajuan. Maka kita akan memilih berbagai macam jenis sekolah untuk ikut serta bukan memilih dari sekolah unggul," terangnya.

Adapun pelaksanaan program ini dirancang bertahap dan terintegrasi. Nadiem berharap program Sekolah Penggerak dapat berkelanjutan hingga nanti di tahun-tahun selanjutnya bisa mencapai 100% Sekolah Penggerak.

Nadiem menjelaskan di tahun ajaran 2021/2022, program ini akan melibatkan 2.500 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 110 kab/kota. Selanjutnya, di tahun ajaran 2022/2023, Kemendikbud akan melibatkan 10.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 250 kab/kota dan pada 2023/2024 akan melibatkan 20.000 satuan pendidikan di 34 provinsi dan 514 kab/kota hingga selanjutnya sampai 100% satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak.

Dukungan Kemendagri dan DPR RI terhadap Program Sekolah Penggerak

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menyampaikan dukungannya terhadap program Sekolah Penggerak ini. Ia pun menyampaikan arahan terhadap program ini dalam beberapa poin, antara lain,

1. Pemda segera memahami konsep program Sekolah Penggerak secara menyeluruh

2. Membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut untuk mendukung program Sekolah Penggerak berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan Kemendikbud

3. Dinas terkait segera memetakan kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Penggerak

4. Tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.

"Ini perlu kolaborasi, pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota," jelas Hudori.

Di pihak lain, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pun turut menyampaikan apresiasi dan sejumlah catatan dalam dukungannya terhadap Program Sekolah Penggerak.

"DPR RI mengapresiasi dan mendukung gagasan serta inisiasi Kemendikbud terkait program Sekolah Penggerak. Program ini adalah bagian dari Peta Jalan Pendidikan Merdeka Belajar yang sudah memasuki episode ke-7. Ini adalah upaya percepatan transformasi pendidikan," katanya.

Syaiful menyampaikan program ini merupakan bagian penyempurnaan peningkatan mutu sekolah yang sudah beberapa kali dicanangkan Kemendikbud. Ia menilai, kebijakan ini sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terhadap stigma Sekolah Unggulan.

"Ini bukan pembeda antara sekolah unggulan dan sekolah pinggiran. Kita akan terus pantau pelaksanaannya di lapangan agar tidak ada jarak antara perencanaan dan implementasi," tegas Syaiful.

Lebih lanjut Syaiful pun mendorong pembentukan tim dan pelibatan seluruh anggota masyarakat agar target Sekolah Penggerak dipahami secara komprehensif oleh seluruh pihak yang terlibat. Ia meminta adanya komunikasi dan kolaborasi yang efektif, termasuk pada dinas pendidikan di seluruh Indonesia.

Menurutnya, semua celah yang bisa menunda efektivitas pelaksanaan program Sekolah Penggerak harus segera ditutup dengan membuat aturan yang melekat pada semua pihak. Syaiful pun menilai butuh usaha yang lebih dalam menyukseskan Program Sekolah Penggerak, terlebih karena kita semua sedang menghadapi kondisi darurat COVID-19.

Adapun komitmen dukungan terhadap Program Sekolah Penggerak juga disampaikan oleh lebih dari 100 kepala daerah. Baik itu dari kalangan gubernur maupun bupati dan wali kota dari berbagai penjuru daerah di Indonesia.

Sebagai informasi, tahap awal pendaftaran Program Sekolah Penggerak dimulai dari pendaftaran kepala sekolah di semua jenjang mulai dari PAUD (5-6 tahun), SD, SMP, SMA, SLB. Periode pendaftaran ini dibuka untuk kepala sekolah hingga sebelum 6 Maret 2021 melalui tautan berikut https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/pendaftaran-sekolah-penggerak/.

Informasi lebih lanjut mengenai Program Sekolah Penggerak dapat dilihat di sini.



Simak Video "Nadiem Targetkan 10 Ribu Sekolah Penggerak Dalam 5 Tahun ke Depan"
[Gambas:Video 20detik]
(mul/mpr)