.webp)
Ketum Umum (Ketum) Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mengesahkan kongres luar biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). AHY menyebut KLB itu ilegal dan jelas melawan hukum.
"Saya meminta dengan hormat kepada bapak Presiden Joko Widodo khususnya, Menteri Hukum dan HAM (Yasonna Laoly) untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi," kata AHY, dalam konferensi pers di DPP Demokrat, Jl Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/3/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
AHY mengaku sudah menyiapkan tim hukum. Pihaknya akan melaporkan siapa pun yang terlibat dalam KLB tersebut.
"Langkah yang akan kami tempuh setelah ini adalah melalui tim hukum yang sudah kami persiapkan. Melaporkan panitia dan siapa pun yang tadi terlibat dalam KLB ilegal kepada jajaran penegak hukum," ujarnya.
"Kami berikhtiar, berjuang untuk mempertahankan kedaulatan sekaligus mencari keadilan," imbuhnya.
AHY juga meminta seluruh masyarakat mendoakan upayanya ini. Dia menegaskan akan terus berjuang dan menjaga demokrasi Indonesia.
"Kepada seluruh masyarakat Indonesia di mana pun berada, di hadapan mimbar ini saya bersaksi bahwa kami akan terus berjuang untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan partai kami. Juga insyaallah kami akan terus berjuang untuk terus menjaga demokrasi dan menegakkan keadilan di negeri ini. Kami mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia," ucapnya.
AHY sendiri menyebut KLB yang dibuka oleh mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun, itu sebagai dagelan. Putra sulung presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan akan melawannya.
"KLB ini bisa dikatakan dagelan. Saya sih tidak bisa terima dengan akal sehat sebetulnya. Tetapi ya sudah terjadi, dan kami yakinkan bahwa itu semua akan kami hadapi dan kami lawan, karena kami punya hak dan kewajiban menjaga kedaulatan Partai Demokrat," tegas AHY.
"Jangan cederai akal sehat, jangan injak-injak etika, moral dalam politik yang berkeadaban," sambung dia.
