Terima Suap Rp 1,5 Juta, Kasie di Gorontalo Dihukum 18 Bulan Penjara

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 15:47 WIB
Ilustrasi Palu Hakim
Foto ilustrasi palu hakim. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Seorang PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Bone Bolango, Gorontalo, berinisial JS (51) harus meringkuk di penjara selama 18 bulan. Gara-garanya, ia menerima uang suap sebesar Rp 1,5 juta. Bagaimana ceritanya?

Hal itu tertuang dalam putusan kasasi yang dilansir website Mahkamah Agung (MA), Jumat (5/3/2021). Kasus bermula saat JS ditunjuk Kepala Dinas untuk menjadi pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) proyek pengadaan kapal 5 GT tahun 2013. Sehari-hari, JS adalah Kepala Seksi (Kasie) Bina Mutu Pengelolaan Hasil dan Informasi Pasar.

Proyek senilai Rp 1,1 miliar dimenangkan salah satu CV. Dalam pelaksanaannya, Kadis membiarkan proyek berjalan tidak sesuai kualitas barang yang digunakan sehingga kapal bocor karena kayu tidak sesuai spesifikasi awal. JS mau tidak mau harus ikut bertanggung jawab di depan hukum karena dinilai turut serta dalam perbuatan itu.

Pada 13 Mei 2019, Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo memutuskan JS bersalah korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. PN Gorontalo menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo pada 2 Juli 2019.

Atas vonis itu, jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi dan MA memperberat hukuman JS.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan," kata ketua majelis Prof Surya Jaya.

Selain itu, majelis menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,5 juta. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan," kata anggota majelis Prof M Askin dan Prof Krisna Harahap.

Majelis menyatakan terdakwa pernah diberi uang oleh saksi sebesar Rp 5 juta. Kemudian uang tersebut seluruhnya diberikan JS kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Dan pada saat mendekati Hari Natal tahun 2013, terdakwa mendapat uang dari saksi sebesar Rp 3,5 juta tetapi senyatanya terdakwa pribadi hanya menerima uang tersebut sebesar Rp 1,5 juta," ucap majelis.

Majelis menilai JS selaku PPTK hanya melaksanakan perintah Kepala Dinas dan Kuasa Pengguna Anggaran.

"Walaupun sebenarnya perintah itu salah. Walaupun judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan terdakwa hanya melaksanakan perintah dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango akan tetapi perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan, maka putusan judex facti perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa," pungkas majelis.

(asp/gbr)