Gerindra: Komentar Anies-Riza soal Skateboard di Trotoar Tak Bertentangan

Tiara Aliya - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 15:39 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin (6/4/2020). Pada pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022 oleh DPRD DKI Jakarta, politisi Gerindra Ahmad Riza Patria memperoleh 81 suara sedangkan politisi PKS Nurmansyah memperoleh 17 suara sedangkan dua suara tidak sah. ANTARA FOTO/Deka Wira S/wpa/wsj.
Anies Baswedan dan Riza Patria (ANTARA FOTO/Deka Wira S)
Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif, menilai tidak ada yang salah soal pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria perihal skateboard melintas di trotoar. Syarif lantas berbicara mengenai diskresi.

"Pak Gubernur benar juga, bisa dipakai asal tidak mengganggu pejalan kaki, fungsi trotoar. Menurut saya, nggak ada yang patut dipertentangkan. Pak Wagub minta supaya dilarang dengan maksud fungsi trotoar sesuai dengan ketentuan, lalu kemudian ada komunitas yang meminta diskresi," kata anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif, saat dihubungi, Jumat (5/3/2021).

Syarif menjelaskan, dalam konteks ini, Anies menerima aduan dari komunitas skateboard mengenai penindakan keras yang dilakukan Satpol PP. Kemudian, aduan ini berkembang dan menciptakan diskresi terhadap suatu ketentuan yang mengatur penggunaan trotoar.

"Ini kan sama saja dengan pedagang kaki lima berjualan di trotoar, mirip. Pada dasarnya peraturan daerah itu melarang, kemudian ada diskresi kan. Kan sama. Pak wakil gubernur karena bukan pemberi diskresi, kita tunggu saja gubernur yang memberikan diskresi. Apa masalahnya?," tegasnya.

"Pak wagub sebagai pembantu gubernur yang aktif untuk perda itu kan jalan, kemudian ada diskresi ya ikut dong. Tidak bertentangan. Berbeda loh kalau misalnya gub pertama kali ngomong dilarang kemudian wagubnya bilang boleh, itu baru nggak bisa. Diskresi itu kan dibuat oleh kepala daerah, kepala daerah gubernur, bisa. Berbeda casenya kalau wagub bilang boleh, gubernur tidak boleh," sambungnya.

Syarif menyampaikan para skateboarders memang membutuhkan ruang dan fasilitas untuk mendukung kegemaran. Namun, perlu diingat tidak semua trotoar mendukung aktivitas tersebut. Ke depannya, dia menyarankan supaya pengecualian ini disesuaikan dengan spesifikasi masing-masing trotoar.

"Bayangin trotoar kemudian ketemu dengan komunitas, kemudian dengan PKL trotoar cuma 2 meter atau 1,5 ya nggak boleh. Trotoar yang dimungkinkan yang lebarnya paling sedikit 3 meter, saya mengatakan boleh. Jadi tergantung situasi trotoarnya," jelasnya.

Seperti diketahui, viral video berisi penangkapan skateboard di kawasan trotoar Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di depan Hotel Mandarin Oriental. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria menyebut skateboard tidak boleh di trotoar, sementara Gubernur Anies Baswedan diklaim memberikan izin bermain di trotoar.

Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria tegas melarang warga bermain skateboard di atas trotoar. Menurut Ariza, sudah ada tempat khusus bagi pemain skateboard.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan perwakilan Komunitas Jakarta Skateboarding di Balai Kota. Hal ini menindaklanjuti aksi viral Satpol PP menindak pemain skateboard di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Hasil pertemuan ini salah satunya Anies memperbolehkan skateboarders bermain skateboard di atas trotoar. Syaratnya, tidak mengganggu aktivitas pejalan kaki.

Simak juga video 'Pesan Anies di Hut Ke-71 Satpol PP DKI: Tegas dan Humanis':

[Gambas:Video 20detik]



(knv/knv)