Isi Lengkap Instruksi Mendagri yang Perluas PPKM Mikro ke Sumut-Sulsel-Kaltim

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 15:20 WIB
Poster
Ilustrasi (Foto: Edi Wahyono)
Jakarta - Pemerintah akan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro hingga 22 Maret mendatang. Selain Jawa dan Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur juga akan menerapkan kebijakan ini pada 9 Maret nanti.

Perpanjangan PPKM mikro ini diatur melalui instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Surat itu dikeluarkan tanggal 4 Mater 2021.

"Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro diperpanjang dan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di tingkat Desa dan Kelurahan, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan," demikian bunyi Instruksi Mendagri Tito Karnavian yang diterima detikcom, Jumat (5/3/2021).

Penambahan 3 provinsi ini ada di diktum kesatu Inmendagri. Sebelumnya, instruksi ini hanya diberikan untuk Gubernur DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Kini, Instruksi juga diberikan untuk Gubernur Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.

Inmendagri ini akan mulai berlaku pada 9 Maret mendatang. Perpanjangan dilakukan hingga 22 Maret 2021.

"Pemberlakuan PPKM Mikro diperpanjang sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2O21, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 6 (enam) minggu berturut-turut untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala," katanya.

Tito mengimbau kepada kepala daerah yang akan menerapkan PPKM mikro ini agar menetapkan wilayah prioritas yang akan dilakukan pembatasan. Tito meminta agar arahan itu diperhatikan.

"Untuk Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf j dapat menetapkan dan/atau menambahkan prioritas wilayah pembatasan pada masing-masing Kabupaten/Kotanya sesuai dengan kondisi wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan," kata dia.

Simak isi lengkap instruksi Mendagri No 5/2021 pada halaman selanjutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2