20 Titik Harta Karun Abad 17-PD II Diduga di Perairan Sulsel Milik Siapa?

Muhammad Taufiqqurrahman - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 14:55 WIB
Harta karun di perairan Selayar, Sulsel.
Harta karun bawah laut di Sulsel. (dok. BPCB Makassar)
Makassar -

Di wilayah perairan Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga terdapat 20 titik harta karun peninggalan abad ke-17 hingga peninggalan Perang Dunia II. Milik siapa harta karun tersebut?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menetapkan bidang usaha pengangkatan benda berharga muatan kapal yang tenggelam terbuka untuk investasi asing.

"Kalau yang diangkat muatan kapalnya, harus dilihat dulu muatan kapal ini milik siapa? Harus di-traceback ke konteks arkeologis dan historisnya," kata Arkeolog Bawah Air Puslit Arkeologi Nasional (Arkenas), Shinatria Adhiyatama, kepada wartawan, Jumat (5/3/2021).

Dia memberikan contoh kapal Flor de la Mar yang diduga karam di laut Indonesia. Kapal milik Portugis ini sempat dinakhodai Estavoa da Gama dan kemudian ketika masuk ke Hindia di bawah komando Alfonso de Albuquerque, kapal ini diduga memuat harta yang sangat banyak ketika menghilang setelah meninggalkan Malaysia.

Adhiyatama mengatakan, jika kapal ini benar-benar ditemukan di perairan Indonesia, siapa yang berhak memilikinya, termasuk barang muatan yang ada di dalamnya.

"Kalau kapal ini ketemu, ini barang-barangnya punya siapa? Ini kan perlu diatur. Jangan-jangan Malaysia minta klaim karena mungkin ada emas mereka di sana. Belum lagi Portugis dan Spanyol juga bisa klaim karena itu kan ada di kapal mereka, terus Indonesia mana posisinya?" ujarya.

Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi bahwa ada potensi timbulnya konflik diplomatik terkait temuan barang muatan bawah laut di wilayah Indonesia. Pemerintah seharusnya belajar pada kasus hilangnya 3 kapal perang Belanda di laut Indonesia. Pemerintah Belanda saat itu menduga kapal perang mereka hilang akibat aktivitas pencurian.

Contoh lainnya adalah kapal VOC yang juga banyak karam di laut Indonesia. Dia juga mengingatkan kapal-kapal VOC itu telah diklaim sebagai state ship (kapal negara) dari Belanda.

"Apalagi jika kapal yang ditemukan memiliki nilai ekonomis yang tinggi," kata dia.

Adhiyatama menyebut pemerintah harus segera memikirkan solusi ada potensi masalah ini ke depan. Dia menyarankan sebaiknya investasi yang masuk nantinya dalam bentuk edukasi.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.