Gugatan Ditolak PTUN, Kubu Bambang Trihatmodjo: Sudah Diprediksi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 05 Mar 2021 11:50 WIB
Bambang Trihatmodjo Putra ketiga mantan Presiden RI HM. Soeharto dan Siti Hartinah. File/detikFoto.
Bambang Trihatmodjo (Hasan Alhabshy/detikcom)
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan tidak menerima gugatan Bambang Trihatmodjo (niet ontvankelijk verklaard/NO) terkait pencekalan Bambang ke luar negeri. Bambang memberikan kuasa kepada Busyro Muqoddas, Prisma Wardhana Sasmita, Sri Hardjuno Wiwoho, dan Rahmat Hijjir. Apa kata tim hukum?

"Hakim memutus NO, bukan menang salah satu pihak karena terkait prosedur. Keputusan Menteri Keuangan tidak diperpanjang oleh tergugat sejak 10 Desember 2020," kata Prisma, Jumat (5/3/2021).

Karena Menkeu tidak memperpanjang pencekalan Bambang, objek sengketa menjadi tidak ada. Alhasil, PTUN menyatakan tidak menerima gugatan itu. Oleh sebab itu, tim hukum sudah memprediksi putusan itu.

"Saya sudah prediksi. Tapi dengan fakta objek gugatan habis masa berlakunya tanggal 10 Desember 2020 dan hingga proses berjalan sampai putusan tidak diperpanjang oleh tergugat, keputusan Menteri Keuangan a quo tersebut," ujar Prisma.

"Saksi ahli mereka pun mengatakan bahwa dengan tidak diperpanjang sejak 10 Desember 2020 dikatakan objek tidak berlaku, tidak sah dan mengikat. Mungkin juga salah satu alasan NO adalah karena objek gugatan a quo sudah tidak berlaku pada saat putusan PTUN," sambung Prisma.

Kasus bermula saat digelar SEA Games di Jakarta pada 1997. Bambang menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games 1997. Teknis pelaksanaannya dilakukan oleh PT Tata Insani Mukti.

Ayah Bambang, yang kala itu menjadi Presiden RI, Soeharto, menggelontorkan uang Rp 35 miliar untuk konsorsium tersebut lewat jalur Bantuan Presiden (Banpres). Dana tersebut adalah dana non-APBN dari dana reboisasi Departemen Kehutanan yang dipakai Kemensetneg.

Setelah hajatan selesai dan Soeharto tumbang, Bambang diminta mengembalikan dana tersebut ke negara ditambah bunga 5 persen per tahun. Tagihan membengkak menjadi Rp 50 miliar.

Pada pengujung 2019, Sri Mulyani mengeluarkan pencekalan atas Bambang untuk 6 bulan ke depan dan diperpanjang lagi selama 6 bulan. Yaitu dengan menerbitkan SK No 108/KM.6/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian Ke Luar Wilayah Republik Indonesia Terhadap Sdr Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Bambang tidak terima dan menggugat Menkeu ke PTUN Jakarta.

"Memutuskan gugatan Penggugat tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard). Menghukum Penggugat (Bambang) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 429.000," ujar majelis dengan ketua majelis Dyah Widiastut serta anggota majelis Indah Mayasari dan Elfiany.

Lihat juga video 'Mayangsari Bicara soal Utang Bambang Trihatmodjo':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/haf)