Rapat Pencegahan Korupsi Bareng KPK-OPD, Plt Gubernur Sulsel: Ini Ikhtiar

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kamis, 04 Mar 2021 13:34 WIB
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (dok. Pemprov Sulsel).
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (Foto: dok. Pemprov Sulsel)
Makassar -

Plt Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman mengikuti rapat strategi nasional pencegahan korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Sulsel. Andi Sudirman menyebut langkah pencegahan korupsi di Sulsel merupakan ikhtiar.

"Meskipun saat ini tahap beradaptasi, akan tetapi langkah ini merupakan ikhtiar," kata Andi Sudirman di Makassar, Kamis (4/3/2021).

Andi Sudirman lalu mengenang kebersamaannya dengan Gubernur Sulsel nonaktif Nurdin Abdullah, yang ingin mewujudkan pelayanan di Sulsel yang transparan, khususnya dalam pembangunan infrastruktur.

"Pak Nurdin Abdullah dulu berharap, bagaimana infrastruktur jalan jika memiliki kebutuhan pembangunan dapat diklik saja. Kami ke depan meminta arahan kepada KPK untuk membentuk sebuah sistem yang lebih baik," ujarnya.

Saat Pilgub Sulsel 2018, Andi Sudirman menyebut dirinya bersama Nurdin memang ingin memperkuat pembangunan infrastruktur di Sulsel dengan istilah Sulsel terkoneksi.

"Sulsel terkoneksi yang dimaksud adalah wilayah terisolir, wilayah yang sangat jauh. Semangat kami membangun infrastruktur terus-menerus," ujarnya.

Namun perlu ada yang diperhatikan dalam program pembangunan tersebut agar menjadi lebih efektif.

"Banyak harapan kami, ada hal yang perlu diperhatikan, yang menjadi hal yang penting untuk efektivitas kerja pemerintahan," tuturnya.

Rapat strategi nasional pencegahan korupsi ini merupakan tindak lanjut penerapan katalog elektronik lokal dan e-marketplace di Sulsel. Ketua Harian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi KPK Herda Helmi Jaya menegaskan, KPK akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan.

"Kami akan selalu mendampingi kawan-kawan pemda dalam memperbaiki segala hal terkait dengan pelayanan," kata Herda Helmi Jaya.

Ia menjelaskan, penerapan pencegahan korupsi ini tertuang dalam Perpres No 4 Tahun 2018. Ada tiga aspek yang akan diperbaiki. Antara lain, aspek perizinan, keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

"Pertemuan kali ini terkait fokus pada aspek keuangan negara terkait dengan sistem pengadaan," ujarnya.

Herda mengungkapkan KPK membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah jika sistem katalog elektronik lokal sudah mulai diterapkan.

"Sulawesi Selatan akan menjadi contoh buat provinsi lain, terutama di Wilayah Sulawesi," tegasnya.

Simak video 'Kembali Geledah Kantor Gubernur Sulsel, KPK Bawa Tiga Koper':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/idh)