KPK Sita Dokumen dari Rumah Penyuap Nurdin Abdullah-Kantor Pemprov

Farih Maulana Sidik - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 19:28 WIB
Ali Fikri
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

KPK melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah. Ada dua lokasi yang digeledah KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan lokasi pertama yang digeledah adalah rumah pribadi penyuap Nurdin Abdullah, yakni Agung Sucipto. Lokasi kedua adalah kantor Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Sulsel.

"Dari dua lokasi tersebut ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini," kata Ali kepada wartawan, Rabu (3/3/2021).

Ali menyebut KPK akan melakukan validasi dan analisis terhadap dokumen yang diamankan. Ali tak menjelaskan detail apa saja dokumen yang disita.

"Selanjutnya bukti ini divalidasi dan dianalisa untuk dilakukan penyitaan untuk menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan," ucapnya.

Pada Selasa (2/3), KPK juga menggeledah empat lokasi di Sulawesi Selatan (Sulsel) terkait kasus dugaan korupsi Nurdin Abdullah. Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen dan uang tunai yang terkait dengan perkara tersebut.

"Dari dua lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini dan sejumlah uang tunai," kata Ali kepada wartawan, Selasa (2/3).

Seperti diketahui, Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek di Sulsel. KPK dalam kasus ini telah menetapkan tiga tersangka. Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan) dan Edy Rahmat (Sekdis PUTR Provinsi Sulawesi Selatan) sebagai penerima suap dan Agung Sucipto (kontraktor) pemberi suap.

Nurdin Abdullah diduga sepakat memberikan pengerjaan sejumlah proyek termasuk di Wisata Bira untuk Agung. Firli mengatakan dugaan suap dari Agung untuk Nurdin diserahkan melalui Edy Rahmat.

"AS selanjutnya pada 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sebesar Rp 2 miliar kepada NA (Nurdin Abdullah) melalui ER (Edy Rahmat)," sebut Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli menyebut Nurdin Abdullah juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada 2020 yaitu Rp 200 juta, Rp 1 miliar, dan Rp 2,2 miliar sehingga total uang yang diduga diterima Nurdin Abdullah sekitar Rp 5,4 miliar. Namun Firli tidak memerinci nama kontraktor lainnya itu.

(fas/haf)