Diundang Tim UU ITE, Bintang Emon-Baiq Nuril Cerita Jadi 'Korban' UU ITE

Marlinda Oktavia Erwanti - detikNews
Rabu, 03 Mar 2021 11:09 WIB
Tim Kajian UU ITE saat temu virtual dengan Bintang Emon-Baiq Nuril (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)
Foto: Tim Kajian UU ITE saat temu virtual dengan Bintang Emon-Baiq Nuril (Foto: Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Usai pertemuan itu, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo pun mengungkap masukan-masukan yang diberikan para terlapor dan pelapor kasus ITE. Mereka, kata Sugeng, meminta agar sejumlah pasal dalam UU ITE direvisi.

"Secara khusus kami mendapatkan satu gambaran bahwa dari berbagai narasumber khususnya di sesi kedua dari kelompok pelapor maupun terlapor, ada masukan-masukan terkait dengan revisi beberapa pasal," ujar Sugeng.

Sugeng mengatakan, mereka meminta adanya kejelasan pernomaan dalam sejumlah pasal di UU ITE, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28. Termasuk juga terkait dengan kejelasan implementasinya.

"Pasal-pasal yang paling disorot disebutkan adalah Pasal 27, Pasal 28 di antaranya yang perlu mendapat kejelasan pernomaannya dan implementasinya," katanya.

Berikut bunyi Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE:

Pasal 27
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28
(1) Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan, dalam pertemuan itu, pihaknya juga menggali apa yang dirasakan terlapor dan pelapor kasus ITE. Selain itu, juga harapan-harapan untuk UU ITE ke depannya.

"Tim menggali apa-apa yang mereka rasakan pada saat proses itu berjalan dan dihadapi, sekaligus harapan-harapannya," ujar Sugeng.


(mae/imk)