PBNU Apresiasi Jokowi Cabut Lampiran Perpres soal Investasi Miras

Karin Nur Secha - detikNews
Selasa, 02 Mar 2021 18:14 WIB
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan mencabut lampiran dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang terkait dengan investasi minuman keras (miras). PBNU mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mencabut lampiran soal investasi miras tersebut.

"Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respons yang cepat dan tanggap tehadap masukan dari berbagai pihak, dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama," ujar Ketua Umum PBNU Said Aqil, dalam konferensi pers di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (2/3/2021).

Said Aqil berharap pencabutan lampiran soal investasi miras itu menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang dirasa menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Menurut dia, segala bentuk kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

Lebih lanjut, Said Aqil mengaku PBNU tidak dilibatkan dalam penyusunan Perpres Nomor 10 Tahun 2021. Dia kemudian menyinggung dampak dari industri miras.

"Tapi kalau sudah khamar (miras), itu luar biasa (berdosa)," tegas Aqil.

"Dalam kaidah fiqih mengatakan, kalau kita menyetujui sesuatu berati menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamar, berati kita setuju kalau bangsa ini menjadi teler semua," imbuhnya.

Menurut Said Aqil, Indonesia akan rusak jika lampiran perihal investasi miras itu tidak dicabut. Dia menegaskan PBNU menolak secara tegas investasi miras apapun pertimbangannya.

"Orang nggak ada pabriknya aja sudah kaya gini kok," ungkap Aqil.

"Oleh karena itu, apapun alasannya, apapun pertimbangannya, kami PBNU menolak adanya investasi untuk industri khamar ini," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud mengingatkan seorang pemimpin ketika mengambil kebijakan haruslah menolak kerusakan. Dia berterima kasih pada Presiden Jokowi yang telah mendengarkan masukan ulama.

"Maka ketika mengambil kebijakan, seorang pemimpin siapa saja yang dikedepankan adalah bahwa menyetok mafasit, menolak kerusakan, itu cara berpikirnya itu harus didahulukan daripada membayangkan kemaslahatannya," ujar Marsudi.

"Bahwa miras itu rude of the evil itu adalah akar dari segala kejahatan, itu intinya," ujarnya.

Dia menjelaskan ada beberapa poin yang disorot dari Perpres Nomor 10 Tahun 2021 itu. Dia menyayangkan dalam Perpres itu disebutkan UMKM bisa menjadi tempat distribusi.

"Yang kita tuntut itu ada di lampiran Nomor 31, 32, 33, 45 dan 46 yang berisi bahwa yang boleh langsung bebas miras itu 4 provinsi, yaitu Bali, Sulawesi Utara, Papua dan Nusa Tenggara Timur," jelas Marsudi.

"Dalam Perpres ini yang Nomor 32 ini seluruh Gubernur bisa membuat pabrik alkohol, pabrik miras kalau Gubernurnya mau. Karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal asal ada rekomendasinya Gubernur itu boleh. Nah Nomor 45 itu adalah pasarnya atau distribusinya. Itu distribusinya bisa UMKM dengan tempat khusus tapi ini bahayanya adalah kaki lima. Kaki lima boleh jualan miras dengan tempat khusus," ungkapnya.

Marsudi berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mendengarkan ulama.

"Sekali lagi terima kasih kepada Presiden yang telah mendengarkan para kyai, para ulama, para ustad karena dari pusat sampe kyai ustad mushola kecil diujung berug itu pasti pendapatnya sama untuk yang ini. Terima kasih," ungkapnya.

Sebelumnya, Perpres Bidang Usaha Penanaman Modal yang memuat aturan soal usaha miras menuai kontroversi. Presiden Jokowi mencabut lampiran Perpres yang mengatur pembukaan investasi baru industri miras yang mengandung alkohol.

"Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," kata Jokowi dalam siaran pers virtual, Selasa (2/3).

(zak/zak)