Divonis 2 Tahun Bui, Penyuap Rizal Djalil Pikir-pikir Ajukan Banding

Zunita Putri - detikNews
Senin, 01 Mar 2021 21:14 WIB
Tersangka kasus dugaan suap proyek SPAM di Kementerian PUPR, Leonardo Jusminarta Prasetyo, diperiksa KPK. Ia diperiksa KPK terkait kasus yang menjeratnya.
Leonardo Jusminarta Prasetyo saat masih menjadi tahanan KPK. (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Penyuap Rizal Djalil, Leonardo Jusminarta Prasetyo, divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menyuap mantan anggota BPK Rizal Djalil dan pejabat Kementerian PUPR. Pengacara Leonardo menuding vonis hakim tak sesuai fakta sidang.

"Ya kalau kami maunya bebas kan, cuma dalam prosesnya tidak terbukti, kan sebenarnya hanya satu saksi yang menjelaskan, yang lainnya kan tidak ada ya. Dalam prosesnya kami dalam fakta sidang seperti itu, makanya kami ya tidak sesuai lah, karena kami berharap kan istilahnya bebas, karena dalam fakta sidang tidak terbukti," ujar Irwan Irawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (1/3/2021).

Irwan mengatakan dia dan kliennya akan berdiskusi mengenai akan mengajukan permohonan banding atau tidak. Dia akan berdiskusi selama 7 hari ini.

"Pikir-pikir ya, kita diberikan kesempatan 7 hari," kata Irwan.

Sementara itu, jaksa KPK, Ikhsan Fernandi, juga mengatakan sikap KPK akan pikir-pikir. KPK akan menunggu langkah hukum Leonardo selanjutnya.

"Kami pikir-pikir dulu," ujar jaksa Ikhsan seusai sidang.

Diberitakan sebelumnya, Leonardo Jusminarta Prasetyo dinyatakan bersalah karena memberi suap USD 20 ribu dan SGD 100 ribu kepada mantan anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil. Selain Rizal, Leonardo menyuap sejumlah pejabat Kementerian PUPR.

Perbuatan Leonardo disebut dilakukan bersama Misnan Miskiy selaku Direktur Teknis dan Pemasaran PT Minarta Dutahutama. Leonardo diyakini hakim memberi suap ke Rizal Djalil agar PT Minarta Dutahutama mendapat proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).

Leonardo Jusminarta Prasetyo juga terbukti menyuap sejumlah pejabat Kementerian PUPR. Simak di halaman berikutnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2