.webp)
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan dirinya akan berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberantas pelaku yang melakukan kegiatan secara ilegal terkait ekspor benih lobster. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyatakan Polri siap mendukung setiap kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan itu.
"Tentunya Polri siap mendukung kebijakan KKP," ujar Rusdi saat dihubungi detikcom, Minggu (28/2/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rusdi menjelaskan bisa saja nantinya dibentuk semacam satuan tugas (satgas) yang diisi oleh Polri, KKP, serta instansi terkait lainnya untuk mendukung pelarangan ekspor benih lobster itu.
"Itu masalah teknis nanti untuk di lapangan, bisa juga dibuat satgas yang di dalamnya ada Polri, KKP, atau instansi lainnya," tuturnya.
Meski demikian, hingga saat ini Polri mengklaim pihak KKP belum melakukan koordinasi. Kabareskrim Komjen Agus Andrianto menyebut dirinya belum bertemu dengan Trenggono.
"Saya belum ketemu ya. Nanti lihat koordinasi yang dimaksud seperti apa," kata Agus saat dihubungi secara terpisah.
Simak video 'KKP Bakal Tingkatkan Ekspor Udang ke AS dan China Hingga 250%':
Sebelumnya, Trenggono memutuskan melarang ekspor benih bening lobster (BBL). Sebab, komoditas satu itu merupakan kekayaan alam Indonesia yang harus dijaga.
Dengan ekspor benih lobster dilarang, pihaknya akan kerja sama dengan Kapolri untuk memberantas pelaku yang melakukan kegiatan secara ilegal.
"Sekarang di jaman saya ini saya katakan sudah di-hold, akibat dari case itu. Tapi saya nyatakan di depan Anda semua bahwa itu pasti akan saya berhentikan dan kita akan meminta bantuan kepada Kapolri untuk selalu mencegah soal benur. Yang boleh kita lakukan adalah untuk budidaya," ungkap Trenggono.
