2 Penerima Bung Hatta Award yang Terjerat Korupsi: Nur Pamudji-Nurdin Abdullah

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 28 Feb 2021 14:18 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah mengenakan rompi KPK usai dilakukan pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (28/2/2021). Gubernur yang pernah mendapat penghargaan dari KPK tersebut kini justru menjadi tersangka dalam kasus korupsi.
Nurdin Abdullah saat ditangkap KPK. (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) sebelum ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Selain Nurdin, penghargaan BHACA itu juga pernah didapat oleh eks Dirut PLN Nur Pamudji pada 2013 yang terjerat kasus korupsi.

Dikutip dari laman resmi BHACA, Minggu (28/2/2021), Pamudji meraih penghargaan itu bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ketika itu menjabat Wagub DKI Jakarta.

"Ini merupakan wujud dari aksi PLN sebagai perusahaan yang bebas dari tindakan suap menyuap," ungkap Nur Pamudji dalam sambutannya, Minggu (27/10/2013).

Namun, dalam perjalanannya, Nur Pamudji tersandung kasus korupsi. Kasus itu terjadi pada 2010. Kala itu, Nur Pamudji adalah Direktur Energi Primer PLN. Pada 2012, Nur Pamudji menjadi Dirut PLN.

Mantan Dirut PLN Nur Pamudji menjalani sidang lanjutan kasus korupsi. Ia didakwa jaksa melakukan korupsi dalam pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD).Mantan Dirut PLN Nur Pamudji menjalani sidang lanjutan kasus korupsi. Ia didakwa jaksa melakukan korupsi dalam pengadaan BBM jenis High Speed Diesel (HSD). (Ari Saputra/detikcom)

Saat itu, dilakukan pengadaan barang yang dilakukan PLN untuk BBM jenis High Speed Diesel (HSD) demi memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas dan uap di Muara Tawar, Tambak Lorok, Gresik dan Grati, Belawan, serta Tanjung Priok, dan Muara Karang.

Pada 2015, kasus ini dibidik Mabes Polri dan Nur Pamudji jadi tersangka. Setelah bertahun-tahun berkas disidik Mabes Polri, akhirnya kasus ini masuk ke PN Jakpus.

Pada 13 Juli 2020, PN Jakpus menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Nur Pamudji karena dinilai korupsi secara bersama-sama. Pada 12 November 2020, hukuman Nur Pamudji dinaikkan menjadi 7 tahun penjara di tingkat banding.

Sementara itu, Nurdin Abdullah meraih penghargaan BHACA itu pada 2017 bersama Dirjen Bea-Cukai RI Heru Pambudi. Ketika itu Nurdin masih menjabat Bupati Bantaeng, Sulawesi Selatan, 2008-2018.

Penghargaan ini diberikan atas penilaian yang dilakukan oleh lima orang dewan juri BHACA. Dewan juri tersebut adalah Betti Alisjahbana, Bivitri Susanti, Endy M Bayuni, Paulus Agung Pambudhi, dan Zainal A Mochtar.

BHACA digelar secara rutin setiap dua tahun. Namun, pada 2019, BHACA tidak memberikan penghargaan terhadap tokoh mana pun.

Ironisnya, Nurdin Abdullah tertangkap tangan KPK pada Jumat (26/2) malam. Nurdin ditangkap bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel dan AS adalah Agung Sucipto selaku kontraktor proyek.

Ketiganya diketahui terjerat kasus suap proyek jalur pedestrian wisata di Bira, Bulukumba. Nurdin diketahui menerima suap melalui Edy Rahmat sebagai perantaranya dari Agus Sucipto sebagai pemberi suap senilai Rp 2 miliar. Nurdin diketahui juga menerima suap dari kontraktor lain, sehingga total uang yang diterima mencapai 5,4 miliar.

Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Agung Sucipto di Rutan Gedung Merah Putih.

Belum ada keterangan lebih lanjut soal penghargaan bagi dua tokoh yang berurusan dengan hukum itu.

Simak video 'Gubernur Sulsel Diduga Terima Suap Sekitar Rp 5 Miliar':

[Gambas:Video 20detik]



(rdp/dhn)