Sorotan ke Nurdin Abdullah Dikenal Baik tapi Terjaring OTT KPK

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tiba di gedung KPK. Nurdin Abdullah sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. — Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diperiksa KPK setelah terjaring dalam OTT. (Grandyos Zafna/detikcom)

Jakarta -

Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Tertangkapnya Nurdin Abdullah membuat salah satu elite parpol pengusungnya kaget.

Nurdin Abdullah ditangkap pada Sabtu (27/2) dini hari di rumah jabatan gubernur yang berlokasi di Makassar, Sulsel. Nurdin kini sudah dibawa ke KPK untuk diperiksa.

PDIP merupakan salah satu parpol pengusung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel. Politikus PDIP Hendrawan Supratikno kaget soal kabar OTT ini, dan menilai Nurdin Abdullah adalah orang yang dikenal baik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belantara sistem yang ada di sekitar kita membuat orang-orang yang kita kenal baik pun bisa terpeleset. Ada yang salah dan harus kita koreksi secara sungguh-sungguh," ujar Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021) pagi.

Hendrawan juga menyinggung soal perilaku baik Nurdin Abdullah. Menurutnya, daya tahan orang-orang baik menjadi rendah karena sistem yang buruk.

"Daya tahan orang-orang baik dalam sistem yang buruk ternyata rendah. Ada hukum Gresham di sini: 'kebiasaan buruk mengalahkan perbuatan yang baik'," ujarnya.

Di sisi lain, Nurdin Abdullah juga pernah diganjar penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) pada 2017. Perkumpulan BHACA adalah organisasi nonprofit yang sadar mengenai bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Perkumpulan itu berdiri pada 9 April 2003. Tokoh-tokoh yang pernah mendapat BHACA antara lain Joko Widodo (Jokowi) saat menjadi Wali Kota Solo hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Nurdin Abdullah juga pernah dianugerahi 'Tokoh Perubahan' oleh media Republika bersama kepala daerah lain, termasuk Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Din Syamsuddin, dan tokoh berprestasi lainnya. Saat pemberian penghargaan berlangsung, Taufiequrrachman Ruki, yang menjadi Ketua KPK, turut hadir bersama pejabat lainnya, termasuk Kapolri saat itu, yakni Jenderal Badrodin Haiti, hingga Ketua DPD saat itu, Irman Gusman. Nama terakhir belakangan juga pernah kena OTT KPK.

Halaman selanjutnya, soal OTT KPK dan pemeriksaan yang berlangsung...

Nurdin diamankan oleh KPK dini hari tadi. Dia beserta lima orang lainnya diamankan oleh KPK.

Nurdin diamankan bersama seorang pengusaha. Selain itu, ada juga pejabat Pemprov Sulsel yang diamankan dan diperiksa KPK.

Nurdin di-OTT KPK terkait dengan proyek infrastruktur jalan. Ada barang bukti uang yang diamankan, tetapi belum dirinci seberapa banyak.

"Infrastruktur jalan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Sabtu (27/2).

Nurdin juga ternyata memiliki kekayaan Rp 51,3 miliar. Kekayaan itu dilaporkan oleh Nurdin dalam LHKPN pada 29 April 2020.

Dalam laporan tersebut, total hartanya Rp 51.356.362.656. Kekayaan tersebut terdiri dari:

A. Tanah dan bangunan Rp 49.368.901.028
- Ada 54 item tanah dan bangunan milik Nurdin yang tersebar di Makassar hingga Bantaeng

B. Alat transportasi dan mesin Rp 300.000.000
- Berupa 1 mobil Toyota Alphard

C. Harta bergerak lainnya Rp 271.300.000
D. Kas dan setara kas Rp 267.411.628
E. Harta lainnya Rp 1.150.000.000
F. Utang Rp 1.250.000

Halaman berikutnya, soal kritikan ICW...

ICW menanggapi OTT KPK terhadap Nurdin, yang dianggap berprestasi selama ini. Nurdin disebut harusnya memiliki beban moral setelah ditangkap tangan oleh KPK.

Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengaku menyesalkan OTT KPK yang dialami Nurdin. Terlebih, kata Agus, Nurdin memiliki sederet prestasi.

"Tentu patut disesalkan karena Pak Nurdin itu salah satu orang yang secara historis cukup banyak penghargaannya," ujar Agus saat dimintai konfirmasi, Sabtu (27/2).

Dia mengatakan sikap dan komitmen antikorupsi memang butuh konsistensi, terutama dalam menahan godaan-godaan penyuapan dan sebagainya.

"Komitmen antikorupsi itu butuh konsistensi, punya komitmen terhadap antikorupsi itu. Jadi harus tahan terhadap berbagai godaan untuk menerima suap, dan melakukan penyimpanan-penyimpanan lain," ucapnya.

Menurut Agus, sederet penghargaan yang dimiliki Nurdin seharusnya menjadi beban moral bagi Bupati Bantaeng periode 2008-2018 itu. Terlebih, sosok Nurdin juga diperhitungkan sebagai tokoh nasional.

"Seharusnya berpengaruh karena itu kan beban moral ya. Harusnya jadi beban moral karena dia banyak menerima penghargaan, bahkan ketika dulu di kampus, terus jadi bupati di Bantaeng, terus jadi gubernur. Ini kan karier dia moncer karena prestasinya. Banyak dilirik orang, termasuk di level nasional," kata Agus.

Saat ini, Nurdin masih berstatus terperiksa. KPK masih memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum selanjutnya.

Simak juga Video: Tiba di KPK, Gubernur Sulsel: Saya Lagi Tidur Dijemput

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3

Selanjutnya