Jokowi Izinkan Investasi Miras di Bali-NTT-Sulut-Papua, PKS Minta Batalkan

Matius Alfons - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 13:47 WIB
Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

PKS menyesalkan peraturan presiden (perpres) yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait investasi minuman keras (miras) di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara (Sulut), hingga Papua. PKS menilai hal tersebut kontradiktif dengan keinginan Jokowi membangun sumber daya manusia (SDM).

"Ini menyedihkan. Kian kontradiktif dengan keinginan membangun SDM yang digaungkan Pak Jokowi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Mardani mengatakan dampak minuman keras lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Karena itu, kata dia, kebijakan ini kontraproduktif dengan keinginan Jokowi membangun SDM.

"Dampak miras jauh lebih banyak mudarat (keburukannya) ketimbang manfaatnya. Ini kebijakan yang kontraproduktif dengan orientasi Pak Jokowi membangun dan memprioritaskan SDM," ujarnya.

Mardani memastikan PKS menolak perpres yang memuat miras ini. Dia juga mengajak semua pihak ikut membatalkan dengan menguji peraturan presiden ini.

"PKS menolak dan menyesalkan perpres yang memuat ini. Dan mengajak semua pihak ikut membatalkan peraturan ini. Aksi mengujinya dapat dilakukan," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Tonton juga Video: Gudang Penyimpanan Miras di Kendari Tebakar

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2