Round-Up

Gubernur Pemberi Izin Mal di Kemang Disindir JK Gegara Banjir

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 27 Feb 2021 08:46 WIB
Mantan wakil presiden, Ketua Umum PMI
Jusuf Kalla (Foto: Screenshoot 20detik)
Jakarta -

Mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menyoroti pembangunan mal di Kemang lantaran wilayah tersebut kerap diterjang banjir. JK pun menyindir gubernur yang memimpin Jakarta saat pembangunan itu untuk ikut bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan JK dalam program Blak-blakan yang tayang di detikcom, Jumat (26/2/2021). Menurut JK, di lokasi tersebut sebelumnya merupakan rawa-rawa tempat air meresap. Tapi lahan resapan itu tak ada lagi sehingga air meluap dan tumpah ke rumah-rumah orang.

JK memaklumi ada pemasukan pajak bagi Pemprov DKI dengan pembangunan mal. Tapi rakyat saat ini menanggung risiko karena mengeluarkan ongkos lebih banyak akibat banjir yang mereka derita.

"Siapa itu gubernur yang memberi izin daerah rawa-rawa dijadikan daerah komersial? Dia harus ikut bertanggung jawab juga," tegas JK.

Tapi secara umum, menurut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI itu, masalah banjir di Ibu Kota negara merupakan persoalan klasik. JK menyebut penanganan banjir itu harus melibatkan semua pihak, baik pemerintah pusat, Pemprov DKI, daerah penyangga, dan masyarakat sekitar.

Di Bogor dan Depok, misalnya, perlu ada waduk. Juga Pemprov DKI perlu terus menambah kawasan hijau sebagai daerah resapan.

Terkait normalisasi Ciliwung dan sungai-sungai lainnya, JK menekankan pentingnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Juga harus ada komitmen yang kuat, dan konsekuen. Dia mencontohkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) yang dapat selesai dalam tempo dua tahun. Begitu juga peninggian jalur Tol Sedyatmo yang menuju Bandara Soekarno-Hatta selesai dikerjakan dalam 8 bulan setelah kebanjiran pada 2008.

"BKT itu saya yang perintahkan dibangun dan dua tahun selesai. Biayanya sharing dari pemerintah pusat Rp 2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp 1 triliun," ungkap JK, yang juga Ketua Umum PMI Pusat.

Lebih lanjut, terkait normalisasi Ciliwung, kata dia, juga butuh koordinasi yang solid antara pusat, Pemprov DKI Jakarta, dengan Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

"Dulu terakhir saya pertemukan antara PUPR dan DKI setuju walau memang ada perbedaan istilah normalisasi dan naturalisasi. Ya sudahlah, apa pun istilahnya, yang penting banjir kan sederhana, yakni air yang masuk lebih besar daripada yang keluar," begitu kata JK.

Lalu siapa gubernur yang disindir JK? simak berita selengkapnya