Klaim Tak Ada yang Ditutupi saat Keluarga-Sopir Anggota DPR Divaksinasi

Indra menjelaskan siapa saja pihak yang menjalani vaksinasi COVID-19 di lingkungan DPR. Indra menyebut anggota DPR, keluarga, ASN, hingga sopir, yang jumlahnya hampir 12.000 jiwa divaksinasi di DPR.

"Dari seluruh yang divaksin di DPR ini tadi saya sebutkan ya unsur tenaga ahli, kemudian pengamanan dalam (pamdal), kemudian tenaga cleaning, petugas kebersihan, petugas taman, pengemudi, termasuk ASN dan keluarganya, jumlah keseluruhannya itu berkisar hampir 12.000, keseluruhannya," kata Indra.

Untuk jumlah anggota keluarga DPR, Indra menyebut sekitar 2.600 jiwa yang masuk kuota vaksinasi. Data ini berdasarkan data kependudukan perusahaan asuransi di Jasa Indonesia (Jasindo). Sementara itu, seluruh anggota DPR RI berjumlah 575 orang.

"Semuanya, kalau anggota Dewan dan keluarga berdasarkan data kependudukan yang ada di Jasindo, data resmi itu anggota keluarga sekitar 2.600," ujarnya.

Indra menargetkan seluruh anggota DPR, keluarga, ASN DPR, hingga sopir divaksin 1.500 jiwa per hari. Pada tahap pertama, ditargetnya selesai dalam 2 minggu.

"Jadi kalau kami bisa melakukan per hari itu 1.000 sampai 1.500 kami berharap itu bisa selesai sebelum 2 minggu, karena nanti pada fase kedua, pada fase booster-nya itu di minggu ke 2 itu sudah harus masuk ke tahap ke 2 sebelum 14 hari, harus sudah kami selesaikan," ucapnya.

Indra juga menjelaskan alasan mengapa keluarga anggota Dewan turut divaksinasi COVID-19. Indra menegaskan tak ada yang istimewa dari hal itu.

"Sama seperti dengan di Setjen data yang disampaikan Kemenkes pun beserta keluarga. Saya kira tidak ada yang istimewa, dalam satu rumah itu hanya sebagian yang divaksin yang sebagian tidak, tentu itu pertimbangannya ada pada pemerintah dan kami hanya mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Kemenkes," ujarnya.

Halaman berikutnya soal kritikan terkait vaksinasi COVID-19 di DPR...

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengatakan vaksinasi COVID-19 bagi anggota DPR tertutup. Padahal, menurut Formappi, keterbukaan vaksinasi COVID-19 penting untuk meyakinkan publik.

"Sulit memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan DPR, khususnya Kesekjenan DPR, dalam melakukan kegiatan vaksinasi terhadap anggota DPR secara tertutup," kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (26/2).

"Apa coba yang mau disembunyikan dari kegiatan vaksinasi? Sekelas Presiden saja, vaksinasi disiarkan secara langsung, bukan untuk sekadar ajang narsis, tetapi lebih pada upaya sosialisasi sekaligus meyakinkan warga negara bahwa vaksinasi penting dan aman dilakukan demi mengatasi pandemi. Ini sesungguhnya peran penting vaksinasi para elite agar bisa mendorong munculnya keyakinan publik soal penting dan amannya vaksinasi Corona," imbuhnya.

Menurut Lucius, sepatutnya vaksinasi anggota DPR beserta keluarga mencontoh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden Jokowi menggelar vaksinasi secara terbuka guna meyakinkan masyarakat.

"Nah, kesadaran seperti yang dimiliki Presiden tersebut mestinya juga tertanam pada diri anggota DPR. Jika anggota DPR menjadikan alasan posisi mereka masuk kategori pelayan publik sehingga menjadi kelompok prioritas pada gelombang vaksinasi yang kedua saat ini, mereka seharusnya minimal menjadikan kegiatan vaksinasi itu sebagai panggung sosialisasi terkait perlu dan amannya vaksinasi yang mereka terima," ujarnya.

Lucius menilai tertutupnya vaksinasi sebagai bentuk tak percaya diri anggota DPR. Ketertutupan vaksinasi ini juga dinilai bentuk 'malu' terhadap masyarakat.

"Mereka seolah tak percaya diri sebagai pelayan publik. DPR tampak malu pada rakyat mungkin karena kepercayaan rakyat atas mereka yang selalu terlihat rendah selama ini. Ketakberdayaan diri anggota DPR sebagai orang-orang terpercaya mendorong mereka melakukan vaksinasi di ruang tertutup, dengan kawalan staf kesekjenan yang menjadi seolah-olah sebagai bodyguard DPR," ucapnya.