Anggota DPR Divaksin COVID Tertutup, PPP: Vaksinasi Harus Transparan

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 09:36 WIB
Anggota MPR RI dari Fraksi PPP, Achmad Baidowi, menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI dengan Tema Potensi Golput di Pemilu 2019 di Media Center MPR/DPR RI, Jakarta, Senin (18/2/2019).
Ahmad Baidowi (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Anggota DPR RI dan keluarga mulai vaksinasi COVID-19 namun digelar secara tertutup. PPP meminta Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI menjelaskan mengapa vaksinasi COVID-19 anggota DPR dan keluarga digelar tertutup.

"Kami tidak tahu menahu. Itu kebijakan Kesekjenan DPR yang mengkoordinasikan," kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).

Baidowi yang akrab disapa Awiek menjelaskan anggota Fraksi PPP DPR RI memilih tidak ikut vaksinasi COVID-19 yang digelar DPR saat ini. Namun, Awiek menegaskan bahwa anggota Fraksi PPP akan tetap divaksin usai masa reses.

"Lagian sekarang masih masa reses, tidak banyak anggota yang mengikuti vaksin. Anggota Fraksi PPP sendiri tidak ikutan. Saya sendiri memilih tidak ikut vaksinasi, karena lebih mengutamakan yang membutuhkan apalagi saya penyintas COVID-19 dan tidak masuk prioritas dalam beberapa bulan. Selain itu keluarga saya tidak masuk kategori yang harus segera divaksin. Sebaiknya memang kesekjenan menjelaskan secara terbuka," ujar Awiek.

"Anggota fraksi PPP di dapil karena masa reses, jadi nggak ikutan," tambahnya.

PPP mendukung vaksinasi COVID-19 untuk menanggulangi pandemi COVID-19. PPP menginginkan vaksinasi anggota fraksinya digelar secara terbuka.

"Kebetulan masa reses dan itu tugas konstitusional, nggak bisa tiba-tiba ke Jakarta hanya untuk vaksin. Sepenuhnya F-PPP mendukung program vaksinasi, karena itu penting. Dan vaksinasi tersebut harus transparan, toh bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi," imbuhnya.

Vaksinasi COVID-19 anggota DPR RI beserta keluarga sebelumnya digelar secara tertutup di Gedung DPR. PKS juga memprotes digelarnya vaksinasi COVID-19 bagi anggota Dewan dan keluarga yang tertutup ini.

"Dewan Syariah Pusat PKS sudah membuat bayan (penjelasan) bahwa vaksinasi selama sudah ada izin dari BPOM dan sertifikat halal dari MUI maka kita berkewajiban mensukseskan program vaksinasi," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada wartawan, Kamis (25/2).

PKS meminta vaksinasi COVID-19 anggota DPR dan keluarga digelar secara terbuka bagi publik. Mardani mencontohkan vaksinasi terbuka seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

"Buat terbuka! Justru bagus untuk contoh. Pak Jokowi sudah tunjukkan. Saya dukung vaksinasi anggota DPR dibuat terbuka. Siap divaksin kapan saja," tegasnya.

Simak video 'Viral Antrean Vaksinasi Corona untuk Lansia, Satgas Akan Perbaiki Sistem':

[Gambas:Video 20detik]



(rfs/isa)