Pemerintah menyebut vaksinasi gotong royong tidak boleh menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. PT Kimia Farma sedang berkomunikasi dengan Sinopharm dan Moderna.
"Kami mulai kerja sama melakukan pembicaraan dengan Sinopharm, ini perusahaan vaksin dari Bejing, China. Pengadaan dari Sinopharm rencananya dilakukan anak perusahaan holding farmasi, yaitu PT Kimia Farma tbk. Ada jenis lain yang kedua, kita sedang jejaki kerja sama dengan Moderna, vaksinasi dari Amerika Serikat, dengan platform mRNA," ucap juru bicara Bio Farma untuk vaksinasi, Bambang Heryanto, dalam siaran YouTube FMB9ID_ IKP, Jumat (26/2/2021).
Menurut Bambang, vaksin baru tidak bisa asal edar, melainkan harus mendapat persetujuan dari pemerintah. Termasuk juga vaksinasi gotong royong yang akan dilakukan oleh pihak swasta.
"Jenis vaksin gotong royong tentu harus mendapat persetujuan penggunaan masa darurat atau emergency use authorization atau penerbitan nomor izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan peraturan perundangan," kata Bambang.
Bambang menjamin pendistribusian vaksin gotong royong tidak akan mengganggu program vaksinasi pemerintah. "Akan kami siapkan, bekerja sama dengan berbagai pihak, dan tidak akan menyebabkan vaksin program pemerintah terganggu," katanya.
Pihak Bio Farma akan berkomunikasi dengan berbagai pihak terutama dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan vaksin gotong royong sehingga antara vaksinasi pemerintah dan gotong royong tidak terganggu.
"Kami akan koordinasi erat dengan berbagai pihak terutama Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan agar seluruh program vaksinasi, baik program vaksinasi pemerintah maupun gotong royong, bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.
Tonton juga Video: Pandangan Ahli Epidemiologi soal Konsep Vaksin 'Gotong Royong'
