Polda NTB Akan Terapkan Upaya Penegakan Hukum Restorative Justice

Faruk Nickyrawi - detikNews
Jumat, 26 Feb 2021 12:21 WIB
Dok. Polda NTB
Foto: dok. Polda NTB
Jakarta - Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai menerapkan sistem penegakan hukum dengan metode restorative justice pada setiap perkara yang ada. Kapolda NTB Irjen Muhammad Iqbal menegaskan jajaran akan lebih mengupayakan mediasi terhadap masyarakat daripada penegakan hukum.

"Sebab, masyarakat sekarang ini sedang dihadapkan pada era demokrasi, sistem politik negara mengatur bahwa semua peraturan berada pada kepentingan rakyat. Dalam restorative justice saat ini, kita harus mengedepankan upaya mediasi kepada masyarakat daripada penegakan hukum," ungkap Irjen Iqbal dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

Menurut Iqbal, sistem ini akan mulai diterapkan karena ia telah melakukan rapat koordinasi dengan Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan, dan Polri (Dilkumjakpol) wilayah NTB pada Kamis (25/2). Ia mengatakan restorative justice harus diusung agar menjadi kepentingan utama masyarakat.

"Redaksi semangat restorative justice sedang menjadi trending topic saat ini. Kepentingan rakyat harus diusung menjadi kepentingan utama bagi kita semua," jelasnya.

M Iqbal mengungkapkan hal itu dilakukan untuk merespons keinginan negara dalam mewujudkan prinsip restorative justice. Ia menekankan penegakan hukum harus dapat memberikan manfaat.

"Untuk merespons keinginan negara, hari ini Polda NTB melakukan berbagai langkah untuk segara mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya dengan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan melalui restorative justice," katanya.

"Yang paling penting ialah hasil dan manfaatnya. Asas penegakan hukum yang paling penting ialah asas manfaat. Untuk apa kita melakukan penegakan hukum tanpa memberikan manfaat. Yang ada hanyalah kerusakan bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Simak juga video 'Pernyataan Mahfud soal Restorative Justice Kasus Perkosaan Tuai Kritik':

[Gambas:Video 20detik]



(hel/hel)