MA Sunat Vonis Koruptor Susuk KB Rp 11 Miliar Jadi 3 Tahun Penjara

Andi Saputra - detikNews
Kamis, 25 Feb 2021 18:41 WIB
Koruptor Luana mengembalikan uang
Luana Wiriawaty saat mengembalikan uang hasil korupsi Rp 11 miliar pada Desember 2019. (ist)
Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman koruptor susuk KB, Luanna Wiriawaty, dari 6 tahun penjara menjadi 3 tahun penjara. Luanna terbukti korupsi anggaran di Direktorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana Jalur Pemerintah pada Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN.

"Alasan PK Pemohon PK/Terpidana Luanna Wiriawaty dapat dibenarkan dengan pertimbangan, antara lain bahwa untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan dalam penjatuhan pidana kepada Pemohon PK/Terpidana dan agar tidak terjadi inkonsistensi guna terciptanya keadilan bagi Pemohon PK/Terpidana," kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, kepada detikcom, Kamis (25/2/2021).

Menurut Andi, perkara yang berkaitan dengan perkara a quo atas nama dr Suraya Chndra, Dr Sanyoto, dan Karnasih Tjiptaningrun yang hanya dipidana penjara 2 sampai 3 tahun. Sedangkan Luanna Wiriawaty dipidana penjara selama 6 tahun.

"Bahwa Pemohon PK/Terpidana sebagai Direktur Utama Djaja Bumi Agung tidak dapat menjadi pemenang pengadaan tanpa peranan ketiga Terdakwa tersebut (yang berkaitan)," ujar Andi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MA tetap menyatakan Luanna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsider, yaitu Pasal 3 UU PTPK.

"Menjatuhkan pidana kepada Pemohon PK/Terpidana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan," cetus Andi, yang juga Wakil Ketua MA bidang Yudisial.

Sebelumnya, Luana Wiriawaty telah mengembalikan uang yang dikorupsinya sebesar Rp 11 miliar pada Desember 2019. Uang itu telah disetor ke kas negara dengan terlebih dahulu dipamerkan ke masyarakat.

"Pembayaran uang pengganti tersebut sebagai bentuk upaya dari Kejaksaan dalam rangka bagaimana memulihkan aset dari kerugian tindak pidana korupsi, sehingga dengan adanya pembayaran uang pengganti tersebut Kejaksaan berkomitmen secara penuh dalam hal penindakan khususnya tindak pidana korupsi tidak hanya memenjarakan orang tersebut tetapi berkomitmen untuk dapat pelaku tindak pidana tersebut mengganti/membayar apa yang telah pelaku tindak pidana korupsi tersebut lakukan sehingga adanya kerugian negara yang diakibatkan dari perbuatan tersebut," kata Kasipenkum Kejati DKI, M Nirwan Nawawi kala itu.

Saksikan juga 'Sepanjang 2020, MA Ketok Denda dan Uang Pengganti Rp 58 Triliun':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/jbr)